SUBANG-Langkah tegas diambil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memastikan pembangunan pabrik mobil listrik PT BYD Motor Indonesia di Kabupaten Subang berjalan tanpa hambatan, terutama dari praktik mafia tanah dan pihak-pihak yang kerap mengganggu proses investasi. 

Dengan proyeksi menyerap hingga 18.000 tenaga kerja, proyek ini menjadi sorotan strategis dan Dedi memastikan tidak akan ada kompromi terhadap praktik yang merugikan rakyat dan dunia usaha.

Dedi menyampaikan bahwa pembangunan pabrik tersebut merupakan peluang besar untuk memajukan industri otomotif ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Ia menekankan bahwa komitmennya sebagai kepala daerah adalah menjaga agar proses perizinan dan pembangunan pabrik berlangsung tanpa kendala birokrasi dan gangguan eksternal.

“Harus mendorong investasi agar berjalan cepat. Proses perizinannya tak boleh berliku-liku, saya buktikan hari ini saya selalu memberikan advokasi,” kata Dedi melalui akun media sosial pribadinya, pada Minggu (6/4/2025).

Dalam pandangan Dedi, keterlibatan pemerintah tidak cukup sebatas mengeluarkan izin dan menyambut investor. Ia merasa perlu turun tangan langsung untuk menghapus hambatan yang sering kali muncul dari oknum tidak bertanggung jawab. 

Salah satu persoalan yang ia sorot adalah maraknya praktik percaloan tanah yang kerap mempersulit proses pembebasan lahan di kawasan industri Subang.

“Tinggal persoalan beberapa hal seperti pembebasan tanah di area kawasan industri di Subang yang masih terkendala karena adanya percaloan-percaloan, orang menikmati keuntungan besar dari percaloan tanah. Itu nanti akan saya tangani dan tuntaskan dalam bulan April ini,” tegasnya.

Tak hanya itu, Dedi juga melihat pentingnya mengatur kembali sistem rekrutmen tenaga kerja agar lebih adil dan efisien. Ia mendorong penggunaan sistem daring (online) untuk pendaftaran kerja di sektor industri, guna menghindari praktik titip-menitip serta antrean panjang yang tidak manusiawi.

Ia menambahkan, Pemprov Jabar akan menyediakan bursa kerja yang bisa diakses langsung oleh perusahaan pencari tenaga kerja. Prosesnya pun akan lebih praktis dan terfokus pada kemampuan pelamar, bukan berkas administratif awal yang sering kali menjadi penghalang.

“Nanti tinggal dipanggil siapa yang punya keahlian. Kemudian setelah diterima baru mengurus persyaratan, bukan mengurus persyaratan melamar yang belum tentu diterima. Sehingga semua akan berjalan dengan rapi,” ucap Dedi.

Gubernur Dedi juga mewanti-wanti terhadap gangguan dari oknum aparat, organisasi masyarakat, maupun individu yang mengaku preman. Ia menyatakan akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pihak yang berinvestasi di Jawa Barat.

“Akan memberikan dorongan-dorongan stimulus ekonomi serta berbagai keringanan pada sistem investasi di Jawa Barat, agar orang merasa berinvestasi di Jabar itu mendapat perlakuan yang sangat istimewa dari pemerintah dan rakyatnya,” jelasnya. 

Bupati Dukung Percepatan Investasi

Bupati Subang Reynaldy menyampaikan, keberadaan exit tol sementara di kawasan Smartpolitan sangat penting untuk mempercepat penyelesaian pembangunan pabrik yang ada di kawasan Subang Smartpolitan. Yakni pabrik BYD yang diproyeksikan menyerap 18.000 lapangan pekerjaan.

“Kami mengajukan permintaan agar dibuka exit tol sementara di kawasan Smartpolitan. Ini sangat krusial agar pembangunan pabrik cepat selesai dan dampak positifnya segera dirasakan masyarakat dengan terserapnya tenaga kerja,” ujar Kang Rey.

Bupati Reynaldy menegaskan, kelancaran akses ke Subang Smartpolitan merupakan kunci keberhasilan pengembangan kawasan tersebut. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum rampungnya proyek jalan tol Cipali-Patimban yang menjadi akses utama bagi kawasan industri tersebut.

“Bersama Pak Gubernur, kami mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi Smartpolitan, terutama terkait belum selesainya pembangunan jalan tol Cipali-Patimban,” lanjutnya.

Reynaldy mengapresiasi dukungan penuh dari Gubernur Jawa Barat dan Menteri Pekerjaan Umum, yang dalam pertemuan tersebut langsung memberikan solusi berupa pembukaan exit tol sementara di Cipeundeuy. 

Dia optimis bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak signifikan dalam mendukung operasional Subang Smartpolitan, yang digadang-gadang menjadi pusat industri kendaraan listrik terbesar di ASEAN.

“Alhamdulillah, solusi yang didapat adalah pembukaan exit tol di Cipeundeuy untuk mendukung kebutuhan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Pak Menteri PU dan Pak Gubernur Jawa Barat yang sangat responsif dalam menangani permasalahan ini,” kata Reynaldy.

Polisi Brantas Premanisme di Kawasan Industri

Sebelumnya, Kapolres Subang, AKBP Ariek Indra Sentanu, melakukan kunjungan ke lokasi proyek pembangunan PT BYD di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Subang, Rabu (12/3/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di sekitar kawasan industri tetap terjaga.

AKBP Ariek menegaskan pentingnya menjaga kondusifitas wilayah, terutama dengan semakin berkembangnya industri di Subang. "Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa dan warga sekitar, untuk bersama-sama menjaga keamanan serta mencegah potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas daerah," terangnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, dilakukan juga penandatanganan pernyataan bersama yang menegaskan komitmen menolak premanisme, ujaran kebencian, dan hoaks yang dapat memicu perpecahan. 

Ariek menyebut, perusahaan otomotif asal China tersebut tengah membangun fasilitas industri di Subang Smartpolitan sebagai bagian dari pengembangan KEK Subang. "Dengan adanya investasi ini, diharapkan industri di Subang dapat berkembang secara berkelanjutan dan tetap dalam kondisi yang aman serta kondusif," tutupnya.(rul/cdp/ysp)