PASUNDAN EKSPRES - Pihak berwenang Korea Selatan kembali melakukan upaya untuk menggeledah kantor kepresidenan pada Selasa (17/12/2024) dalam rangka penyelidikan terkait legalitas upaya Presiden Yoon Suk Yeol untuk menerapkan darurat militer.
Menurut laporan Yonhap News Agency, tim investigasi gabungan, yang melibatkan kepolisian dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), berusaha mengakses server komputer di kantor kepresidenan guna memperoleh catatan telepon, termasuk milik komisaris kepolisian.
Pihak Berwenang Korea Selatan Menggeledah Kantor Kepresidenan
Ini merupakan kali kedua otoritas mencoba menggeledah kantor kepresidenan. Sebelumnya, upaya pada 11 Desember lalu berakhir tanpa hasil, meskipun pihak kepresidenan secara sukarela menyerahkan beberapa data.
Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon sendiri dibatalkan hanya beberapa jam setelah terjadi kebuntuan dengan parlemen.
Baik pihak kepolisian maupun kantor kepresidenan belum memberikan komentar resmi terkait penggeledahan ini. Sementara itu, CIO juga menolak untuk memberikan tanggapan lebih lanjut.
Sebagai informasi, Presiden Yoon Suk Yeol resmi dimakzulkan oleh parlemen pada Sabtu lalu dan untuk sementara waktu dinonaktifkan dari tugas kepresidenannya.
Sejak pernyataan publik terakhirnya pasca pemakzulan, Yoon memilih untuk tidak terlalu terlihat, bahkan sulit dihubungi oleh pihak berwenang maupun Mahkamah Konstitusi yang tengah memproses kasusnya.
Presiden Yoon dilaporkan tengah membentuk tim hukum untuk membela dirinya dari tuduhan pemberontakan dan menghadapi proses di Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah nantinya akan menentukan apakah Presiden Yoon akan dicopot secara permanen dari jabatannya atau dipulihkan kekuasaannya.
Sejak pemakzulan Yoon, tugas kepresidenan sementara dijalankan oleh Perdana Menteri Han Duck-soo.
Pada rapat kabinet hari Selasa, Han mendesak agar anggaran pemerintah tahun 2025 segera direalisasikan sejak awal tahun untuk membantu memulihkan ekonomi Korea Selatan yang tengah melambat.
(ipa)
