PASUNDAN EKSPRES - Kebijakan perubahan UU kewarganegaraan India yang baru diterapkan telah mengundang kontroversi dan mendapat banyak kritik karena dianggap diskriminatif terhadap umat Islam.
Perubahan UU Kewarganegaraan India
Dilaporkan oleh Associated Press yang dikutip oleh CNBC Indonesia, kebijakan baru ini diumumkan pada Senin, 11 Maret 2024.
Para kritikus menganggap bahwa perubahan kebijakan ini adalah bukti lebih lanjut bahwa pemerintahan Modi sedang berupaya untuk mengubah India menjadi negara Hindu dan mengesampingkan sekitar 200 juta umat Islam di negara tersebut.
Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan
Undang-undang Amendemen Kewarganegaraan memberikan jalur cepat menuju naturalisasi bagi umat Hindu, Parsi, Sikh, Budha, Jain, dan Kristen yang melarikan diri ke India, yang mayoritas penduduknya Hindu, dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan sebelum 31 Desember 2014.
BACA JUGA:Netanyahu Mengatakan akan Tetap Melakukan Serangan Militer di Rafah
BACA JUGA:Terungkap Alasan Kantor Berita Setempat Menarik Foto Terbaru Kate Middleton
Namun, undang-undang ini tidak berlaku bagi warga Muslim, yang merupakan mayoritas di ketiga negara tersebut.
Selain itu, undang-undang ini mengubah ketentuan UU sebelumnya yang mencegah migran ilegal untuk menjadi warga negara India.
Hal ini menandai pertama kalinya India, sebagai negara sekuler dengan populasi yang beragam dari segi agama, menetapkan kriteria agama untuk mendapatkan kewarganegaraan.
Pemerintah India menyatakan bahwa mereka yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan India melalui portal online.
BACA JUGA:Donald Trump Nyaris Clean Sweep 'Super Tuesday', Siap Bertemu Biden di Pilpres AS 2024
BACA JUGA:Supir Bus di Singapura Kebagian Rezeki dari Konser Taylor Swift "The Eras Tour"
Penerapan undang-undang ini telah menjadi salah satu janji utama dalam kampanye Partai Bharatiya Janata yang dipimpin oleh Modi menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Mei.
Mengapa Kebijakan Ini Kontroversial?
Parlemen India telah menyetujui UU tersebut pada tahun 2019, namun pemerintahan Modi menunda penerapannya setelah terjadi protes yang mematikan (puluhan orang tewas dalam peristiwa bentrok berhari-hari) di New Delhi dan tempat lainnya.
Protes nasional pada tahun 2019 melibatkan orang-orang dari semua agama yang menyatakan bahwa undang-undang ini mengancam fondasi India sebagai negara sekuler.
Umat Islam, khususnya, khawatir bahwa pemerintah dapat menggunakan undang-undang ini, bersama dengan usulan pendaftaran warga negara, untuk mengucilkan mereka. (pm)
