PASUNDAN EKSPRES - 14 faksi bersatu untuk Palestina. Para pemimpin dari kelompok-kelompok Palestina, termasuk Hamas, Fatah, dan faksi-faksi lainnya, telah mencapai kesepakatan setelah melakukan pembicaraan selama tiga hari di Beijing.
Mereka sepakat untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional Palestina di masa depan, pada waktu yang belum ditentukan. Langkah ini telah meningkatkan status Tiongkok sebagai mediator global, khususnya di kawasan Timur Tengah.
"Deklarasi Beijing", yang ditandatangani oleh 14 faksi Palestina, merupakan langkah maju yang signifikan dalam proses negosiasi di antara kelompok-kelompok tersebut.
14 Faksi Bersatu untuk Palestina, Termasuk Hamas dan Fatah
Meskipun deklarasi ini tidak terlalu detil mengenai bagaimana cara untuk mencapai penyatuan Palestina, keberhasilan menandatangani deklarasi bersama ini tetap dianggap sebagai kemajuan penting dalam upaya rekonsiliasi di kalangan faksi-faksi Palestina.
Dalam sebuah pidato yang disampaikan pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Tiongkok, yaitu Wang Yi mengatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan "momen bersejarah yang penting dalam perjuangan pembebasan Palestina".
Menurut Hussam Badran, seorang pejabat senior Hamas, poin terpenting dari Deklarasi Beijing adalah pembentukan pemerintahan persatuan nasional Palestina untuk mengelola urusan rakyat Palestina.
BACA JUGA: Eksistensi Israel di Olimpiade Paris 2024, begini Gambarannya Jika Diboikot
BACA JUGA: Netanyahu Bersumpah 'Kemenangan Total' di Gaza dan Mengecam Pengunjuk Rasa di AS
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui saluran Telegram mereka, Hamas mengatakan bahwa Deklarasi Beijing merupakan langkah positif dalam mencapai persatuan nasional Palestina.
Selanjutnya, Hamas mengucapkan terima kasih kepada Tiongkok, selaku negara tuan rumah, atas kemajuan yang dicapai melalui deklarasi tersebut.
Perjanjian yang disepakati ini merupakan kudeta diplomatik bagi Tiongkok dan menandakan meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan Timur Tengah.
Seperti diketahui sebelumnya, pada tahun lalu Tiongkok berperan sebagai perantara dalam mencapai kesepakatan perdamaian antara Arab Saudi dan Iran, yang selama ini saling bermusuhan.
Perjanjian yang disepakati mengatakan bahwa faksi-faksi Palestina harus bekerja sama untuk menyatukan institusi-institusi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Selain itu, perjanjian ini juga memuat persiapan untuk diselenggarakannya pemilihan umum nasional Palestina.
Namun, Raphael Angieri, seorang analis kebijakan luar negeri independen, berpendapat bahwa sulit untuk membayangkan pemilihan umum dapat diadakan di Jalur Gaza dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan oleh kondisi krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di wilayah tersebut.
Beijing mendukung gagasan solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Selain itu, Tiongkok juga telah menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Jalur Gaza saat ini sedang dikepung setelah Hamas melancarkan serangan ke Israel pada 7 Oktober. Serangan tersebut telah menewaskan hampir 1.200 orang dan menyebabkan penyanderaan lebih dari 200 orang.
Akibat serangan Israel terhadap Gaza, hampir 40.000 orang telah tewas. Namun, hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda adanya penyelesaian yang terlihat.
(ipa)
