Istana Menyambut Kritikan dari Mahkamah Rakyat Luar Biasa dengan Terbuka
Istana Menyambut Kritikan dari Mahkamah Rakyat Luar Biasa dengan Terbuka
PASUNDAN EKSPRES - Mahkamah Rakyat Luar Biasa (MRLB) baru-baru ini mengadakan sidang terbuka untuk mengadili sembilan tuduhan atau yang disebut sebagai “Nawadosa” terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sidang ini berlangsung di Wisma Makara, Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, pada Selasa, 25 Juni 2024.
Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, memberikan tanggapan resmi terkait sidang ini. Dalam pernyataannya, Ari menegaskan bahwa pemerintah Indonesia selalu terbuka terhadap berbagai bentuk kritik dan dukungan dari masyarakat. "Pemerintah terbuka menerima kritik ataupun dukungan terhadap jalannya pemerintahan. Kritik merupakan hal yang lazim dalam negara demokrasi," ujar Ari dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.
Ari menjelaskan lebih lanjut bahwa kritik dari masyarakat bisa menjadi masukan yang konstruktif untuk perbaikan di berbagai bidang pemerintahan. "Kritik dapat menjadi masukan yang konstruktif untuk memperbaiki di semua bidang pemerintahan," tambahnya.
Namun, Ari juga menekankan bahwa pemerintah dan Presiden Jokowi juga menerima apresiasi, dukungan, dan kepercayaan yang positif dari masyarakat. Dia menyebutkan bahwa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kredibel menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi cukup tinggi. "Sebagaimana hasil survei lembaga-lembaga yang kredibel, misalnya Litbang Kompas yang baru saja menunjukkan tingkat kepuasan pada kinerja Pemerintahan Jokowi mencapai 75,6 persen," ungkap Ari.
Menurut Ari, perbedaan pandangan, persepsi, dan penilaian terhadap kinerja pemerintah adalah hal yang wajar dalam demokrasi yang sehat. "Dalam demokrasi yang sehat, perbedaan pandangan dan penilaian adalah hal lumrah. Yang penting, semua pihak saling menghormati perbedaan yang ada," jelasnya.
Sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, buruh, petani, akademisi, jurnalis, dan aktivis. Mereka berkumpul untuk menyaksikan jalannya persidangan yang menuduh pemerintah Jokowi melakukan sembilan dosa besar, atau Nawadosa. Tuduhan tersebut meliputi perampasan ruang hidup, persekusi, korupsi, militerisme dan militerisasi, komersialisasi pendidikan, kejahatan kemanusiaan dan impunitas, sistem kerja yang memiskinkan, serta pembajakan legislasi.
Pada saat persidangan dimulai, delapan penggugat dari masyarakat sipil sudah berada di ruang sidang, masing-masing membawa gugatan dengan fokus yang berbeda-beda. Sidang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dengan panitera Dicky Rafiki membacakan agenda sidang, yang mencakup pemeriksaan kedudukan hukum para penggugat, pembacaan gugatan, pembacaan keterangan dari daerah-daerah, dan pemeriksaan gugatan oleh majelis.
“Perkenankan kami untuk menjelaskan agenda sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa pada hari ini,” kata Dicky di hadapan para hadirin. Agenda tersebut diikuti oleh pemeriksaan saksi atau ahli, dan diakhiri dengan pembacaan kesimpulan, petitum, dan amar putusan.
