SUBANG- Aliansi Mahasiswa Subang dan Aliansi BEM dan Cipayung Plus se-Kabupaten Subang akan menggelar aksi untuk mengawal keputusan MK dan menolak RUU Pilkada 2024, pada Jum'at (23/8) di Gedung DPRD Subang. 

Nampak beberapa BEM kampus dan organisasi yang ikut serta dalam aksi ini diantaranya STIE Mifda, Universitas Mandiri, STIQ As-Syifa, Riyadhul Jannah, STAI Mifda, HMI Cabang Subang, DPC GMNI Subang, IMM Kabupaten Subang, PC PMII Subang, KAMMI PD Subang, BEM Nusantara, Khatulistiwa, dan Universitas Subang. 

Aksi bermula dari Alun-alun Subang yang menjadi titik kumpul para peserta demonstrasi tersebut. Kemudian massa langsung menuju ke area Gedung DPRD sembari melantunkan nyanyian perjuangan serta orasi sambil berjalan kaki. 

Setelah sampai, para peserta aksi meminta untuk bertemu dengan Ketua DPRD Subang, Narca Sukanda agar dapat menyampaikan tuntutannya, namun, hasilnya nihil. 

Melihat tersebut massa menjadi geram, sebab menurut mereka beberapa kali aksi telah dilakukan di depan Gedung DPRD Subang, tidak pernah mereka kedapatan satu anggota dewan pun yang keluar dan berdialog. 

Mereka pun menduga bahwa setiap kali aksi terjadi di Gedung DPRD, anggota dewan tidak pernah ada di sana, yang akhirnya memutuskan para peserta aksi memaksa masuk ke 'rumah mereka sendiri'. 

Hal tersebut membuat kondisi sempat panas diantara para peserta aksi dan juga aparat yang mengamankan tempat tersebut, sehingga dorong mendorong tak dapat dihindarkan. 

Tak lama kemudian, beberapa anggota dewan pun muncul dihadapan para peserta aksi, yakni Beni Rudiano dan Hendra Purnawan yang meminta massa untuk tetap kondusif. 

Setelah perdebatan yang cukup panas antara peserta aksi dan para perwakilan anggota dewan, massa yang ingin memeriksa kondisi di dalam Gedung DPRD akhirnya dapat masuk ke dalam. 

Dalam ruangan rapat yang awalnya sepi tanpa aktivitas, seketika dipenuhi oleh para demonstran yang marah karena tidak melihat perwakilan mereka di sana. 

"Pantas saja selama kita melakukan aksi tidak ada perubahan, ternyata bagaimana mau didengar jika didalamnya tidak ada penghuninya!" ucap salah satu mahasiswa yang nampak geram. 

Adapun beberapa tuntutan yang mereka sampaikan diantaranya: 

1. Menuntut DPR RI harus kembali kepada marwahnya dengan tidak membuat aturan yang tumpang tindih 

2. Menolak dengan tegas untuk tidak menerbitkan Perppu agar tidak menimbulkan biang masalah baru, sangat tendensius yang akan mempengaruhi Pilkada 2024 

3. Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU PPRT 

4. Menuntut kpu untuk melakukan Percepatan penetapan PKPumengenai Pilkada 2024 

5. Menuntut secara tegas untuk membatalkan RUU tni polri 

6. Hentikan pembahasan mengenai DPA (Dewan Pertimbangan Agung) 

Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota DPRD Subang Hendra Purnawan yang hadir menyambut para demonstran di dalan Gedung DPRD mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya memiliki pendapat yang serupa dan sepakat dengan tuntutan tersebut. 

"Apa yang kalian hari ini sampaikan, di hati saya juga sama dengan apa yang kalian inginkan. Bahwa apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan tidak bisa dianulir lagi oleh eksekutif ataupun legislatif," ucapnya. 

Ia berharap aksi dan pernyataan yang dilakukan dapat terdengar oleh DPR RI sehingga tidak menganulir keputusan yang dikeluarkan MK. 

"Mudah-mudahan dengan pernyataan dan semangat ini, dapat terdengar oleh teman-teman yang ada di pusat dan mereka tidak menganulir apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi," ucapnya. 

Setelah itu, Hendra dan Beni berkomitmen di depan para perserta aksi, bahwa akan mengawal terus keputusan tersebut dan tidak akan berhenti sampai benar-benar tidak dianulir. 

Mereka pun menandatangani surat pernyataan sikap yang diberikan oleh Aliansi Mahasiswa Subang berisikan tuntutan di atas materai 10000 dan menyatakan apabila tuntutan tersebut tidak dapat terpenuhi maka mereka bersedia untuk mundur.(fsh)