Kontroversi Draf UU Penyiaran, Ancaman Serius bagi Kebebasan Pers
Kontroversi Draf UU Penyiaran, Ancaman Serius bagi Kebebasan Pers
Respons DPR
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR masih menunggu masukan dari berbagai pihak sebelum menyelesaikan revisi UU Penyiaran.
Ia menekankan bahwa proses ini belum sepenuhnya dibuka untuk publik dan masih dalam tahap harmonisasi.
Beberapa pasal kontroversial, seperti larangan jurnalistik investigasi, berasal dari kekhawatiran masyarakat bahwa konten tersebut dapat mengganggu proses penyelidikan hukum.
Namun, banyak pihak menilai alasan ini sebagai dalih untuk mengontrol kebebasan pers.
Revisi UU Penyiaran yang tengah dibahas DPR menciptakan kontroversi besar dan memicu penolakan dari berbagai kalangan pers.
Pasal-pasal yang membatasi penayangan jurnalistik investigatif dianggap sebagai ancaman serius bagi kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.
DPR diharapkan mampu memastikan bahwa revisi undang-undang ini tidak menghambat kebebasan pers dan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan.
Dengan adanya masukan dan kritik dari berbagai pihak, DPR perlu berhati-hati dalam menyusun undang-undang ini agar tidak mengorbankan kebebasan pers yang menjadi pilar penting demokrasi di Indonesia.
Untuk info lebih lanjut bisa kalian klik ini
