PASUNDAN EKSPRES - Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie, mengungkapkan bahwa proses yang harus dilewati Starlink agar bisa beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih memerlukan waktu yang cukup panjang. "Belum, prosesnya masih panjang," ungkap Budi usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Seperti yang dikutip dari CNBC Indonesia pada Selasa 19 Maret 2024.

Sebelumnya, Budi telah menyatakan bahwa Indonesia bersedia menerima pihak mana pun untuk berpartisipasi dalam industri telekomunikasi, asalkan mereka mematuhi regulasi yang berlaku.

"Kami terbuka bagi siapa pun yang ingin terlibat dalam bisnis telekomunikasi di Indonesia, asalkan mereka mematuhi regulasi yang berlaku," jelasnya.

Starlink, layanan internet via satelit dari SpaceX yang dimiliki oleh Elon Musk, telah menjadi topik perbincangan sejak tahun lalu mengenai kemungkinannya masuk ke Indonesia.

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, memastikan bahwa layanan internet Starlink akan segera tersedia di Indonesia, dengan rencana pemasangan di ibu kota baru, Nusantara, yang juga akan didatangi langsung oleh Elon Musk. "Saya berbicara dengan Elon Musk seminggu lalu, pada hari Jumat.

Starlink akan masuk. Saya rasa prosesnya hampir selesai. Dia akan datang ke IKN," ungkap Luhut pada bulan Februari.

Luhut juga mengungkapkan bahwa Starlink telah mengajukan izin operasi di Indonesia kepada Kementerian Kominfo. Begitu izin tersebut selesai, Musk akan mengunjungi Indonesia. "Setelah izin dari Kementerian Kominfo selesai, seminggu kemudian kami akan memberikan izin operasional, dan dalam 5 hari setelah itu, dia bisa datang ke Indonesia," tambahnya.

"Kami telah mengusulkan untuk memasang satu satelit di IKN, karena rencananya mereka akan meluncurkan di sana dan ke puskesmas yang berdekatan dengan IKN.  Presiden tertarik dengan Starlink ini karena dapat membantu puskesmas-puskesmas yang tidak terjangkau oleh komunikasi, sehingga pelayanan kesehatan di pedesaan dapat terbantu," lanjutnya.

Elon Musk Mendirikan Satelit Mata-Mata untuk AS

Minggu ini, Reuters melaporkan bahwa Elon Musk secara diam-diam menggunakan teknologi Starlink untuk membuat ratusan satelit mata-mata untuk badan intelijen Amerika Serikat dengan nilai kontrak mencapai US$ 1,8 miliar (Rp 28,15 triliun).

Satu divisi SpaceX yang disebut Starshield dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan National Reconnaissance Office (NRO), badan intelijen yang mengelola satelit mata-mata AS.

Rencana pembuatan ratusan satelit mata-mata ini menunjukkan keterlibatan SpaceX, perusahaan yang didirikan dan dipimpin oleh Elon Musk, dalam proyek militer dan intelijen AS.

Proyek Starshield juga mengungkapkan investasi besar Departemen Pertahanan AS, dikenal sebagai Pentagon, dalam teknologi satelit orbit rendah (LEO) untuk mendukung kebutuhan militer AS di seluruh dunia.

Ratusan satelit mata-mata di orbit rendah memiliki kemampuan untuk memantau aktivitas di permukaan Bumi.

Menurut sumber dari Reuters, Starlink telah meluncurkan lusinan prototipe satelit mata-mata sejak 2020 menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX.

Meskipun beberapa objek di orbit terdaftar sebagai misi satelit SpaceX dalam data pemerintah AS, informasi ini tidak pernah diumumkan oleh SpaceX atau pemerintah AS.

Pentagon sudah sering bermitra dengan SpaceX melalui kontrak penggunaan Falcon 9 untuk meluncurkan logistik militer ke luar angkasa.

Menurut narasumber Reuters, jaringan satelit mata-mata menjadi salah satu prioritas pemerintah AS dalam mengembangkan kekuatan pertahanan luar angkasa karena sistem ini memberikan pemantauan yang cepat, komprehensif, dan terus-menerus terhadap aktivitas di seluruh dunia.

SpaceX saat ini mengoperasikan ribuan satelit LEO melalui anak perusahaannya, Starlink, untuk menyediakan akses internet satelit ke pengguna di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia dikabarkan akan menggunakan Starlink sebagai salah satu penyedia internet di ibu kota baru negara di Kalimantan.

Reuters menyatakan bahwa jaringan Starshield akan berbeda dari Starlink.

Jika program ini terwujud, pemerintah dan militer AS akan memiliki kemampuan untuk dengan cepat dan efisien mencari dan mengidentifikasi target serangan di seluruh dunia.

Jadwal operasional satelit mata-mata buatan SpaceX masih belum pasti. Selain itu, kemungkinan proyek ini juga melibatkan perusahaan lain selain SpaceX.

SpaceX belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi dari Reuters. Pentagon mengarahkan Reuters untuk mengonfirmasi hal ini kepada NRO dan SpaceX.

(hil/hil)