HUT ke 66 Pemuda Pancasila, dari Otot ke Otak dari Haram Jadah ke Sajadah
PASUNDANEKSPRES.ID - Organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP) menapaki usia ke-66 tahun dengan semangat pembaruan dan kedewasaan berorganisasi.
Refleksi 66 tahun Pemuda Pancasila di Subang menjadi momentum penting untuk meneguhkan arah baru organisasi yang lebih humanis, produktif, dan berdaya guna.
Dari “otot” menuju “otak”, dari “haram jadah” menuju “sajadah”, transformasi ini menandai babak baru peran Pemuda Pancasila di tengah arus perubahan zaman.
Dalam momentum hari ulang tahunnya yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhankam) Pemuda Pancasila Kabupaten Subang, Megi, menyampaikan refleksi mendalam tentang perjalanan panjang PP dari masa ke masa.
Menurut Megi, usia 66 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah organisasi. Megi menggambarkan usia tersebut sebagai wujud kedewasaan dalam berorganisasi, baik secara internal maupun eksternal.
“Enam puluh enam tahun itu bukan usia yang muda. Artinya, hari ini, yang bertepatan dengan 28 Oktober, sudah menjadi implementasi dari kedewasaan berorganisasi, khususnya bagi Pemuda Pancasila,” ujar Megi kepada wartawan Pasundan Ekspres Jumat (31/10/2025).
Megi menilai, selama lebih dari enam dekade, Pemuda Pancasila telah melalui berbagai fase sejarah bangsa mulai dari masa Orde Baru hingga era Reformasi-namun tetap mampu mempertahankan eksistensinya.
Dua menyebut dari segi kaderisasi dan distribusi peran sosial, Pemuda Pancasila masih berjalan dengan baik dan konsisten hadir di tengah masyarakat.
“Dari mulai Orde Baru kemudian memasuki era Reformasi, alhamdulillah Pemuda Pancasila tetap eksis. Secara kaderisasi internal maupun distribusi peran ke masyarakat, Pemuda Pancasila cukup berjalan dengan lancar,” katanya.
Dalam peringatan tahun ini, Megi mengungkapkan bahwa pihaknya memilih cara sederhana namun bermakna untuk memperingati HUT Pemuda Pancasila. Bagi mereka, kesederhanaan justru menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap alam dan kehidupan sosial.
“Hari ini alam sedang tidak baik-baik saja, situasinya tidak baik-baik saja. Maka dari itu, kami berkontribusi terhadap alam. Mudah-mudahan ke depan alam juga senantiasa memberi dukungan kepada kehidupan kita di kemudian hari,” ucap Megi.
Dia mengutip pepatah Sunda “siloka”, sebagai simbol kearifan lokal yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam.
Bagi Megi, langkah-langkah kecil yang dilakukan Pemuda Pancasila untuk menjaga alam merupakan wujud komitmen terhadap kehidupan yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Megi menyoroti transformasi besar yang dialami Pemuda Pancasila dalam kurun waktu panjang perjalanannya. Ia menyadari bahwa di masa lalu, organisasi ini sempat dikenal keras dan identik dengan gaya konfrontatif.
Namun kini, Pemuda Pancasila terus berupaya berubah menjadi organisasi yang santun, strategis, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.
“Dulu PP terkenal dengan istilah ‘haram jadah’, dan hari ini kita bertransformasi menuju ‘sajadah’. Kalau dulu kita berorganisasi cenderung menggunakan otot, sekarang kita menggunakan otak dan strategi,” tegasnya.
Perubahan paradigma itu, lanjut Megi, bukan sekadar simbolik, tetapi mencerminkan pergeseran pola pikir kader Pemuda Pancasila dalam menghadapi dinamika sosial dan politik.
Menurutnya, generasi baru PP tidak lagi mengedepankan kekuatan fisik, tetapi lebih pada kemampuan berpikir, berdialog, dan berkontribusi secara konstruktif di masyarakat.
Kata Megi, arah perubahan itu tetap sejalan dengan amanat dari Ketua Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW), dan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) di setiap daerah.
“Pesan yang selalu kita tanamkan adalah tanamkan kebaikan di mana pun, kapan pun, dan kepada siapa pun,” kata Megi.
Dalam refleksi tersebut, Megi juga menyinggung hasil Musyawarah Besar (Mubes) Pemuda Pancasila yang disampaikan oleh Ketua Umum MPN, Yapto Soerjosoemarno. Salah satu keputusan pentingnya adalah dorongan agar Pemuda Pancasila mulai mandiri secara ekonomi.
“Hasil Mubes kemarin dari Ketum Yapto, hari ini Pemuda Pancasila harus melakukan kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Sebagai contoh, Megi mengungkapkan di Provinsi Banten, telah berdiri lebih dari 4.500 Warung Pancasila dan beberapa kandang ayam yang dikelola langsung oleh kader Pemuda Pancasila. Unit-unit ekonomi tersebut menjadi bukti bahwa PP tidak hanya berbicara soal ideologi, tetapi juga tindakan nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Di Banten sudah ada 4.500 Warung Pancasila dan beberapa kandang ayam yang dikelola oleh kader PP. Itu akan kami coba terapkan khususnya di Kabupaten Subang,” tuturnya.
Meski di Subang sempat ada upaya serupa, Megi mengakui bahwa program tersebut sempat terhenti karena beberapa kendala. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi dan revitalisasi program ekonomi kader PP di daerah.
“Di Subang sempat berjalan, tapi terjadi beberapa kendala. Mungkin ke depan akan kita evaluasi dan hidupkan kembali,” imbuhnya.
Megi juga menyoroti dinamika sosial-ekonomi Kabupaten Subang yang kini tengah memasuki masa industrialisasi. Ia mengingatkan para kader PP untuk mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai perjuangan organisasi.
“Hari ini Subang memasuki masa industrialisasi. Masa transformasi ini harus kita implementasikan dengan baik. Jangan sampai seperti tikus mati di lumbung padi. Mari kita berkarya, dukung industrialisasi, dan perkuat sistem yang benar,” ujarnya.
Bagi Megi, tantangan era industri bukan sekadar soal lapangan kerja, melainkan bagaimana kader PP bisa menjadi bagian dari pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya sikap produktif, disiplin, dan berintegritas bagi setiap anggota.
Dalam konteks hubungan dengan pemerintah daerah, Megi menegaskan Pemuda Pancasila akan terus memegang peran penting sebagai mitra kritis yang konstruktif. Ia menekankan perlunya mekanisme check and balance agar kebijakan publik tetap berada pada jalur yang benar.
“Pemuda Pancasila melihat pemerintah Kabupaten Subang hari ini seperti yang kita lakukan selama ini: check and balance wajib dilakukan, tapi bukan berbasis sentimen, melainkan argumen,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika semua pihak hanya bersikap pasif dan tidak melakukan pengawasan terhadap pemerintah, maka yang muncul adalah budaya “Asal Bapak Senang (ABS)” yang berpotensi menurunkan kualitas pemerintahan.
“Bahaya juga kalau semua pihak tidak melakukan check and balance. Ibaratnya, semua hanya Asal Bapak Senang. Itu tidak sehat,” ujar Megi.
Karena itu, ia menegaskan bahwa Pemuda Pancasila akan terus menjaga perannya sebagai penyeimbang, bukan oposisi buta, melainkan pengawal nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial di tengah masyarakat.
“Kami akan terus melakukan check and balance agar pemerintah berjalan sesuai jalur, tetap berpihak pada rakyat, dan tidak keluar dari prinsip keadilan,” pungkasnya.
Bagi Megi dan seluruh kader PP, kedewasaan organisasi bukan diukur dari usia, tetapi dari kemampuan untuk beradaptasi, berbuat baik, dan memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa.(hdi)
