Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Pendamping PKH Sosialisasikan Penonaktifan BPJS PBI

D
Dadan RamdanEditor: Dede SM
|21:00 WIB
Bagikan:
Pendamping PKH Sosialisasikan Penonaktifan BPJS PBI
Warga Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, mengikuti sosialisasi terkait BPJS PBI di Bale Desa Kotasari, Senin (11/5/2026).(Dadan Ramdan/Pasundan Ekspres)

PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah Desa (Pemdes) Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, mengambil langkah proaktif untuk menjawab keluhan masyarakat terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS/BPJS PBI) yang tiba-tiba tidak aktif pada tahun 2026.

Guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait persoalan tersebut, Pemdes Kotasari bekerja sama dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) secara berkelanjutan menggelar sosialisasi mengenai penonaktifan dan pengaktifan kembali BPJS PBI.

Kepala Desa Kotasari, Kasmirah, mengatakan kegiatan itu bertujuan memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat, khususnya dalam hal jaminan kesehatan.

“Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai penyebab penonaktifan dan alur reaktivasi atau pengaktifan kembali agar warga dapat kembali memperoleh layanan kesehatan gratis,” ujar Kasmirah kepada Pasundan Ekspres, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wadah dialog langsung untuk menampung berbagai keluhan masyarakat terkait keaktifan kartu maupun administrasi BPJS Kesehatan.

“Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjawab keluh kesah warga selama ini,” imbuhnya.

Ia berharap seluruh masyarakat desa memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif, mulai dari upaya promotif hingga kuratif.

Penonaktifan BPJS PBI Akibat Pembaruan Data

Sementara itu, pendamping PKH BPNT Desa Kotasari, Achmad Fauzi, yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan, penonaktifan BPJS PBI umumnya terjadi akibat pembaruan data dan perubahan kondisi ekonomi masyarakat.

Namun demikian, masyarakat masih dapat mengajukan pengaktifan kembali melalui pemerintah desa atau dinas sosial apabila memenuhi persyaratan.

Menurut Achmad, proses pengaktifan kembali KIS tidak terlalu rumit. Peserta hanya perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pihak terkait, di antaranya:

Mengecek penyebab penonaktifan melalui aplikasi Mobile JKN.

Memverifikasi data di DTKS.

Mengurus pendaftaran ulang melalui desa atau kelurahan.

Melakukan konfirmasi ke Dinas Sosial.

“Dengan mengikuti langkah tersebut, masyarakat dapat kembali menikmati layanan kesehatan tanpa biaya. Untuk mempermudah prosesnya, kami juga akan melakukan ground check langsung ke rumah-rumah warga,” terang Achmad Fauzi. (dan/ded)

Berita Terbaru

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline6 menit lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle1 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional2 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle2 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle3 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional3 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional3 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional3 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional3 jam lalu
RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

Nasional4 jam lalu