Pembangunan Flyover Cimareme Mandeg, Pemkab Didesak Tuntaskan Kajian Pembebasan Lahan
BANDUNG BARAT-Rencana pembangunan Flyover Cimareme di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang selama bertahun-tahun digadang-gadang menjadi solusi kemacetan di Simpang Cimareme hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yacob Anwar Lewi.
Menurut Yacob, lambannya langkah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama DPRD KBB menjadi penyebab utama proyek strategis tersebut belum bergerak ke tahap yang lebih konkret. Padahal, kemacetan di kawasan Simpang Cimareme setiap hari masih menjadi keluhan masyarakat dan pengguna jalan. "Yang paling penting sekarang Kabupaten Bandung Barat harus memiliki kemauan yang kuat. Kami sudah berkali-kali datang ke Dinas PUPR agar segera melakukan kajian dan appraisal terbaru terhadap kebutuhan pembebasan lahan. Tetapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut yang nyata," ujar Yacob kepada Pasundan Ekspres, Kamis (16/7/2026).
Ia menilai dokumen perencanaan yang selama ini menjadi acuan sudah tidak lagi relevan karena masih menggunakan dasar harga tanah beberapa tahun lalu. Sementara itu, nilai lahan pada 2026 diperkirakan telah mengalami kenaikan signifikan dibanding saat rencana pembangunan flyover mulai disusun pada 2018.
Karena itu, Yacob mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat segera mengalokasikan anggaran untuk menunjuk konsultan independen yang bertugas menyusun kajian terbaru, termasuk melakukan appraisal ulang nilai tanah dan menghitung kembali kebutuhan luas lahan yang harus dibebaskan. "Kalau appraisal baru belum dibuat, kita tidak akan pernah tahu berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan. Bisa saja mencapai Rp150 miliar atau bahkan Rp200 miliar. Semua itu harus dihitung ulang terlebih dahulu," katanya.
Menurutnya, hasil appraisal tersebut akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah pembiayaan proyek serta melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Yacob mengungkapkan, sebelumnya Bupati Bandung Barat, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah hingga Kepala Dinas PUPR KBB telah memberikan respons positif terhadap usulan percepatan pembangunan Flyover Cimareme. Namun, setelah hampir satu tahun berlalu sejak pertemuan tersebut, belum terlihat adanya langkah nyata untuk menindaklanjuti pembahasan tersebut. "Saya melihat kurang greget. Sampai sekarang belum ada respons nyata. Karena itu saya meminta Bupati dan Kepala Dinas PUPR segera memerintahkan penyusunan kajian appraisal terbaru agar proyek ini memiliki dasar yang jelas untuk dilanjutkan," tegasnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, pembangunan fisik Flyover Cimareme sebenarnya telah mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga Kementerian Pekerjaan Umum. Hal itu karena lokasi flyover berada di jalur nasional sehingga memungkinkan pembangunan konstruksi didukung pemerintah pusat.
Namun demikian, persoalan utama yang masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah penyelesaian pembebasan lahan. "Kalau pembangunan fisiknya sudah ada peluang didukung pemerintah provinsi maupun kementerian. Tetapi pembebasan lahan menjadi tanggung jawab daerah. Persoalannya sekarang, berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan saja kita belum tahu karena appraisal baru belum dilakukan," ujarnya.
Setelah kebutuhan anggaran pembebasan lahan diketahui secara pasti, lanjut Yacob, Pemkab KBB dapat mengusulkan skema pembiayaan bersama atau sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.
Selain mengandalkan APBD, ia juga mengusulkan keterlibatan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di kawasan Batujajar dan sekitarnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). "Di kawasan Batujajar banyak perusahaan besar. Kalau mereka dilibatkan melalui CSR untuk membantu pembebasan lahan tentu akan sangat membantu percepatan pembangunan. Ini bisa menjadi salah satu solusi yang layak dipertimbangkan," katanya.
Yacob mengaku telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait rencana tersebut. Berdasarkan hasil komunikasi itu, Pemprov berharap adanya pertemuan bersama antara Pemkab Bandung Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas pembagian tanggung jawab serta skema pendanaan proyek Flyover Cimareme.
Ia juga mengingatkan bahwa proses pembebasan lahan sebenarnya telah dimulai beberapa tahun lalu. Saat itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp11 miliar untuk membebaskan sebagian lahan yang dibutuhkan. "Kita sudah pernah melakukan pembebasan lahan sekitar Rp11 miliar. Tinggal diteruskan. Yang diperlukan sekarang adalah keseriusan pemerintah daerah untuk menyelesaikan tahapan berikutnya," ujarnya.
Menurut Yacob, berbagai rekayasa lalu lintas yang selama ini diterapkan di kawasan Simpang Cimareme hanya menjadi solusi jangka pendek dan belum mampu mengatasi akar persoalan kemacetan yang terjadi hampir setiap hari.
Karena itu, P4KBB berharap pembangunan Flyover Cimareme tidak lagi berhenti pada tahap perencanaan atau sekadar menjadi janji yang terus diulang tanpa realisasi. "Kami akan terus mengawal. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Flyover Cimareme sudah terlalu lama dijanjikan, sekarang saatnya pemerintah menunjukkan keseriusannya," pungkasnya.(ijr/sep)
