Aktivis: Pemimpin Tak Cukup Dipilih Mayoritas

PASUNDANEKSPRES.ID - Aktivis Bela Negara Purwakarta, Dr. Srie Muldrianto, M.Pd., menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih oleh DPRD dengan alasan lebih menghemat biaya.

Pengamat politik dengan nama pena Asep Purwa ini menyebutkan bahwa demokrasi dengan prinsip dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dianggap sebagai cara politik untuk mencapai polis (kota).

"Kota itu intinya atau tujuannya tercipta kebaikan, ketertiban, kesejahteraan, keadilan, kejujuran. Adapun cara untuk mencapai tujuan polis itu disebut politik," kata Asep Purwa, Ahad (14/12/2025).

Bisa saja asal usul katanya dari polis, tapi sayangnya makna politik sudah bergeser dari tujuan kebaikan dan kesejahteraan kepada merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan ada beragam cara, di antaranya demokrasi. Dalam demokrasi juga terdapat beragam aliran dan paham, seperti one man one vote model barat, dan ada model musyawarah mufakat.

Bisa saja one man one vote dapat berjalan dengan baik jika tingkat pendidikan dan kesejahteraan suatu negara merata. Tapi jika suatu negara para pemilihnya timpang dari segi pendidikan dan kekayaan maka praktik kecurangan kemungkinan besar terjadi.

"Oleh karena itu, layak kita berpaling kembali kepada dasar negara kita yang dulu pernah kita lakukan, yaitu musyawarah mufakat. Karena hanya orang berilmu dan bijaklah yang tahu kebenaran dan kebaikan. Orang berilmu dan bijak inilah yang selayaknya memilih pemimpin," ujarnya.

Dalam sila keempat Pancasila, "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", menunjukkan identitas musyawarah mufakat.

"Rakyat yang tidak berilmu dan tidak bijak lebih mudah dibohongi, ditekan, dan dikhianati. Yang jadi masalah adalah yang memilih pemimpinnya yaitu anggota DPR atau DPRD," ucap Asep Purwa.

Anggota DPR dan DPRD tergantung pimpinan partai. Kekacauan yang terjadi di Indonesia perlu diurai melalui partai politik dan perannya. Kalau anggota DPR atau DPRD-nya berkualitas, berilmu dan bijak, pasti aman atau minim kekeliruan.

"Pemimpin itu ibarat nakhoda atau pilot, tidak cukup karena mayoritas yang menginginkan dipilih maka terpilih. Jadi nakhoda dan pilot perlu kompetensi, bukan hanya tergantung pemilih yang tidak berilmu dan bijak. Kecuali pemilihnya berilmu, bijak, dan merdeka," katanya.(add/ysp)