Badan Pusat Statistik Purwakarta Dorong Kualitas Data Sektoral dan Pelayanan Publik Lebih Baik
PASUNDANEKSPRES.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purwakarta terus berupaya meningkatkan dan menjamin kualitas data sektoral serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Pembinaan Statistik Sektoral dan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Purwakarta", Senin (15/12/2025).
Acara yang digelar di Rumah Makan SHSD, Ciganea, Purwakarta ini dihadiri para penanggung jawab data pada Otoritas Penyelenggara Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten Purwakarta.
Turut hadir pula perwakilan media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan mahasiswa sebagai pengguna data dan pemberi masukan.
Kepala BPS Kabupaten Purwakarta Irna Afrianti, S.Si., M.E., menjelaskan bahwa kegiatan FGD ini memiliki dua fokus utama.
Di antaranya, memberikan sosialisasi dan pembinaan mengenai statistik sektoral agar data yang dihasilkan oleh OPD lebih terstandarisasi, terpercaya, dan dapat digunakan untuk perencanaan, monitoring, serta evaluasi kebijakan.
"Tidak semua OPD memiliki ahli statistik atau pemahaman yang baik mengenai proses statistik, sehingga pembinaan ini penting agar mereka dapat melakukan kompilasi produk administrasi dan memanfaatkan data yang dikumpulkan dengan optimal," kata Irna.
Ia menyebutkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak mengenai pelayanan yang diberikan oleh BPS Kabupaten Purwakarta.
Sebagai lembaga penghasil data, kata dia, BPS menyelenggarakan berbagai kegiatan termasuk konsultasi, sehingga masukan dari masyarakat, OPD, mahasiswa, dan media masa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan pengguna.
"Media masa berperan penting sebagai pemberi informasi kepada masyarakat, sehingga kita ingin mengetahui harapan mereka terhadap akurasi dan objektivitas data yang disebarkan BPS," ujar Irna menambahkan.
Irna juga menekankan, selain data yang dihasilkan BPS, OPD juga memiliki data-data strategis yang perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah.
Setiap tahun, BPS se-Indonesia wajib menyelenggarakan FGD guna melakukan penilaian yang kemudian menjadi ukuran kinerja dan dasar peningkatan indeks pembangunan statistik.
"Jika indeks pembangunan statistik masih rendah, berarti kita perlu melakukan perbaikan lebih lanjut, sehingga masukan dari semua pihak sangat berharga," ucapnya.
Irna juga berpesan kepada masyarakat mengenai Sensus Ekonomi 2026, bahwa sensus ini tidak memiliki kaitan apapun dengan pajak maupun bantuan pemerintah, melainkan bertujuan untuk melihat kondisi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
"Kami harapkan masyarakat dapat memberikan data yang sebenar-benarnya agar hasil sensus dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya," katanya.(add/ysp)
