Bupati Reynaldy Sebut APBD Subang 2027 Disusun Lebih Realistis
SUBANG – Bupati Reynaldy mengatakan, Pemkab dan DPRD memilih menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 secara realistis dengan tetap menggunakan skema anggaran tahun sebelumnya.
Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi ketidakpastian transfer dana dari pemerintah pusat sekaligus mencegah defisit anggaran dan tunda bayar. Meski demikian, Pemkab memastikan belanja pegawai, termasuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetap aman.
Reynaldy mengatakan, penyusunan KUA-PPAS 2027 masih mengacu pada skema anggaran yang digunakan pada tahun sebelumnya, termasuk memperhitungkan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
"Kita masih menggunakan angka tahun lalu dengan pemotongan Rp360 miliar. Mudah-mudahan pemerintah pusat ada kebijakan untuk mengembalikan lagi dana transfer pusat, namun sampai hari ini kita masih menggunakan skema yang sama dengan tahun lalu," ujarnya.
Reynaldy mengaku belum bisa memprediksi apakah akan ada tambahan dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah masih sangat dinamis.
"Urusan dana dari pusat saya tidak bisa berkomentar dan memprediksi karena kebijakan pusat sangat dinamis," katanya.
Bupati Reynaldy: Skema Anggaran Tahun Lalau Langkah Rasional
Ia menjelaskan, keputusan mempertahankan skema anggaran tahun sebelumnya merupakan langkah rasional untuk menjaga kondisi keuangan daerah agar tetap sehat. Dengan penyusunan anggaran yang realistis, Pemkab Subang berharap tidak mengalami defisit maupun tunda bayar.
"Kita rasional aja, kita pakai anggaran seperti tahun lalu terlepas nanti di tahun depan ada tambahan dari berbagai sumber, untuk rasionalisasi dan menghindari tunda bayar dan defisit," jelasnya.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemerintah Kabupaten Subang memproyeksikan APBD sebesar Rp2,658 triliun. Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,658 triliun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,050 triliun dan pendapatan transfer Rp1,607 triliun. Sementara pos lain-lain pendapatan daerah yang sah belum diproyeksikan karena belum ada kepastian terkait penerimaan hibah.
Target PAD tersebut meningkat Rp5 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kontributor terbesar masih berasal dari pajak daerah yang ditargetkan mencapai Rp625,175 miliar atau naik 10,50 persen dibanding target tahun 2026. Selain itu, retribusi daerah diproyeksikan menyumbang Rp260,380 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp23,125 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp141,740 miliar.
Di sisi belanja, Pemkab Subang merancang anggaran sebesar Rp2,764 triliun yang terdiri atas belanja operasi Rp1,978 triliun, belanja modal Rp317,581 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, serta belanja transfer Rp458,018 miliar.
Belanja modal menjadi komponen yang mengalami kenaikan paling besar, yakni Rp57,308 miliar atau 22,02 persen dibandingkan tahun anggaran 2026. Sebaliknya, belanja operasi turun Rp52,385 miliar atau 2,58 persen, sedangkan belanja transfer berkurang Rp4,922 miliar atau 1,06 persen.
Dalam rancangan tersebut, Pemkab Subang masih memproyeksikan defisit anggaran sebesar Rp106 miliar. Namun, defisit itu direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp111 miliar.
Reynaldy juga memastikan penyusunan KUA-PPAS 2027 tidak akan mengganggu pemenuhan belanja pegawai. Ia menegaskan, keberadaan PPPK di Kabupaten Subang tetap aman dan tidak akan mengalami pengurangan seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain.
"PPPK, insya Allah, di kita masih aman. Kalau ada tambahan dari pusat, kita pasti akan lebih leluasa," pungkasnya. (cdp)
