Prabowo Siap Keluarkan Indonesia dari Forum Board of Peace Bila Tak Hasilkan Manfaat Konkret
PASUNDANEKSPRES.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sikap diplomasi Indonesia terhadap isu kemerdekaan Palestina bersifat dinamis, tetapi tetap berpegang pada prinsip yang kuat.
Dalam pertemuan strategis bersama sejumlah ulama di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (5/3/2026), Presiden menyampaikan bahwa partisipasi Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BoP) tidak bersifat permanen.
Keikutsertaan tersebut, menurutnya, hanyalah sebuah instrumen diplomasi yang akan terus dievaluasi dari sisi efektivitasnya.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah diplomasi luar negeri Indonesia benar-benar memberikan dampak nyata bagi terciptanya perdamaian jangka panjang di Palestina, sekaligus tetap sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.
Habib Hanif Alatas yang turut hadir dalam pertemuan itu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sangat menekankan prinsip kemaslahatan dalam merumuskan setiap kebijakan luar negeri.
Ia juga menjelaskan bahwa saat ini Board of Peace masih dipandang sebagai sarana komunikasi internasional, namun tetap berada dalam pengawasan ketat pemerintah Indonesia.
"Presiden menegaskan bahwa keputusan untuk tetap berada di BoP akan sangat bergantung pada sejauh mana forum tersebut benar-benar memberi kontribusi bagi perdamaian. Jika dinilai tidak ada lagi kemaslahatan bagi perjuangan Palestina dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional kita, Presiden tidak ragu untuk menarik diri," ujar Habib Hanif usai pertemuan di Istana Merdeka.
Pernyataan tersebut menjadi pesan tegas kepada komunitas internasional bahwa Indonesia tidak ingin terjebak pada diplomasi yang hanya bersifat seremonial atau sekadar menjadi legitimasi bagi forum yang tidak memberikan hasil nyata dalam menghentikan konflik.
Di sisi lain, Nusron Wahid turut memberikan penjelasan tambahan mengenai sikap pemerintah saat ini.
Ia menyampaikan bahwa hingga kini Indonesia masih menilai BoP sebagai salah satu jalur diplomasi yang cukup realistis untuk mendorong terciptanya stabilitas, terutama di kawasan Gaza yang hingga kini masih dilanda ketegangan.
Pemerintah pun berencana memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada proses diplomasi yang berjalan di dalam BoP untuk membuktikan efektivitasnya.
"Indonesia ingin memberi ruang bagi proses ini sebelum mengambil langkah drastis terkait keanggotaan. Kami ingin melihat apakah jalur ini bisa menjadi solusi nyata bagi stabilitas di Gaza," jelas Nusron.
Pertemuan bersama para ulama tersebut juga berlangsung penuh emosi ketika Presiden Prabowo menyatakan kesiapannya untuk menarik Indonesia dari forum tersebut apabila syarat utama, yaitu adanya kemajuan menuju kemerdekaan Palestina, tidak menunjukkan perkembangan yang jelas.
Bagi Presiden, kehadiran Indonesia dalam forum internasional mana pun seharusnya menjadi dorongan moral bagi komunitas global agar segera merealisasikan kedaulatan Palestina.
Langkah strategis ini mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang memadukan pendekatan diplomasi yang pragmatis dan realistis dengan idealisme konstitusional Indonesia yang secara tegas menolak segala bentuk penjajahan di dunia.
Dengan menetapkan tolok ukur keberhasilan yang jelas, Indonesia kini menempatkan BoP dalam posisi sebagai forum yang sedang menjalani semacam “uji coba” dalam jalur diplomasi.
