Tidak Ada Restorative Justice, Isu Setoran Pejabat ke Penguasa Subang Dibuktikan Secara Hukum
PASUNDANEKSPRES.ID - Pemanggilan sejumlah saksi fakta dari Dinas Kesehatan oleh Satreskrim Polres Subang pada Rabu (3/12/2025) menjadi bagian dari pendalaman kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama Heri Sopandi.
Para saksi hadir didampingi kuasa hukum, Dede Sunarya, yang menegaskan, proses hukum masih berjalan dan tidak ada pembahasan mengenai restorative justice (RJ) dalam perkara ini.
Dede Sunarya menjelaskan, pemanggilan saksi merupakan tindak lanjut dari keterangan yang sebelumnya disampaikan oleh terlapor, Mr. M. Ia memastikan seluruh proses masih berada dalam tahap penyelidikan.
“Proses perkara ini masih berproses dan saat ini berada dalam tahap penyelidikan. Kami memberikan dukungan kepada penyidik Polres Subang untuk menindaklanjuti kasus ini sesuai prosedur,” ujarnya kepada awak media, Rabu (3/12/2025).
Menanggapi rumor yang beredar di publik tentang kemungkinan penerapan restorative justice, Dede menegaskan tidak ada langkah ke arah tersebut.
“Rumor soal ada atau tidaknya restorative justice proses ini masih murni berjalan secara hukum. Jadi, RJ itu belum dilakukan, tidak ada pembahasan ke situ,” tegasnya.
Ia menyebut, pihaknya kini fokus pada pembuktian mengenai dugaan gratifikasi yang disampaikan oleh Mr. M, isu yang kini menjadi perhatian masyarakat.
“Kami ingin memastikan, apakah benar ada peristiwa yang dituduhkan itu. Ini harus diuji secara hukum, bukan di media sosial. Bukan lewat curhatan, tapi lewat proses peradilan yang objektif,” jelasnya.
Menurutnya, klarifikasi dan kebenaran atas tuduhan tersebut hanya dapat dipastikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan resmi.
“Supaya jawabannya jelas, semua harus diuji di muka hukum,” imbuhnya.
IMM Tolak Kasus 'Diarahkan' ke Restorative Justice
Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Subang telah angkat bicara soal perkara ini. Organisasi mahasiswa ini menyampaikan sikap tegas dan kritis terhadap perkembangan perkara hukum yang melibatkan dr. Maxi, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, yang dilaporkan oleh Heri Sopandi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
Menurutnya, perkara ini bukan lagi isu biasa—kasus ini telah menjadi konsumsi publik secara luas, viral di media sosial, dan menjadi sorotan masyarakat Subang hingga luar daerah.
Atas masifnya perhatian publik tersebut, IMM Subang menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh diarahkan, dipelintir, apalagi dimanipulasi.
Ketua IMM Subang, Iqbal Maulana, menyampaikan dua poin krusial yang harus menjadi perhatian serius Polres Subang dan seluruh Aparat Penegak Hukum (APH).
Pertama, apakah akan muncul justice collaborator yang berani membuka seluruh fakta secara transparan tanpa tebang pilih?
Kedua, atau justru ada upaya menggeser perkara ini menuju mekanisme restorative justice—yang hanya meredam hiruk-pikuk publik tanpa menyentuh akar persoalan?
Iqbal menegaskan, publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum berjalan.
“Kasus ini sudah terlalu viral. Sorotan publik tidak bisa diabaikan. Jangan sampai ada pihak yang mengatur alur prosesnya. Ini bukan perkara personal,” tegas Iqbal.
Ia melanjutkan bahwa persoalan ini menyangkut integritas penyelenggara negara. Ketika dua pejabat publik saling berhadapan dalam ranah hukum, maka transparansi dan objektivitas adalah keharusan mutlak.
“Ini menyangkut kredibilitas institusi negara. Prosesnya harus jujur, objektif, dan bebas dari intervensi,” lanjutnya.
PC IMM Kabupaten Subang memberikan peringatan keras kepada Polres Subang agar tidak mengambil pendekatan pragmatis dengan alasan meredam polemik.
“Kami menolak jika kasus sebesar ini diarahkan ke restorative justice hanya untuk menenangkan suasana. Itu bukan solusi, itu pengaburan. Akar persoalan harus dibuka terang-benderang," ujarnya.
IMM Subang menilai bahwa perkara yang melibatkan penyelenggara negara berpotensi rawan konflik kepentingan, tekanan politik, dan pemutihan fakta. Karena itu, pengawasan publik dan gerakan mahasiswa sangat diperlukan.
Polres Subang Pastikan Proses Hukum Terus Berjalan
Diberiatakan sebelumnya, Polres Subang memastikan kasus pelaporan Heri Sopandi terhadap Dokter Maxi terus berjalan. Kepastian itu disampaikan Kasatreskrim Polres Subang, AKP Bagus Panuntun.
AKP Bagus mengatakan, setelah sebelumnya agenda pemeriksaan konfrontasi antara dr. Maxi dan Heri Sopandi serta sejumlah saksi lainnya, pada Jum’at (28/11/2025), maka selanjutnya penyidikan terus berlangsung.
Kasatreskrim Polres Subang, AKP Bagus Panuntun menegaskan, saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait materi pemeriksaan.
“Masih pendalaman dulu,” tegasnya saat dikonfirmasi Pasundan Ekspres, Senin (1/12/2025) siang.
Menurutnya, para saksi yang telah dimintai keterangan kemungkinan akan kembali dipanggil untuk melengkapi kebutuhan penyidikan.
Diketahui, pada Jumat (28/11/2025), dr. Maxi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Heri Sopandi, menjalani agenda pemeriksaan konfrontasi di Satreskrim Polres Subang selama kurang lebih lima jam.
Dr. Maxi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Heri Sopandi, menjalani agenda pemeriksaan konfrontasi di Satreskrim Polres Subang selama kurang lebih lima jam.
Dokter Maxi mengungkapkan, agenda saat itu merupakan tahapan konfrontasi antara dirinya dan pihak pelapor.
Jadi, kata dr. Maxi, dirinya berhadapan dengan penyidik di meja pemeriksaan dan menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan kurang lebih 10 pertanyaan.
Terkait materi pemeriksaan, ia menegaskan hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik.
Sementara itu, Kadisdik Subang, Heri Sopandi, yang juga menjalani pemeriksaan bersamaan, membenarkan bahwa telah menjalani pemeriksaan konfrontasi dari pertanyaan yang sebelumnya telah diajukan penyidik.(cdp/ysp)
