Andhika Perkuat Pengawasan Program Pembangunan di Jawa Barat
SUBANG- Anggota DPRD Jawa Barat, Andhika Surya Gumilar, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan di Jawa Barat agar anggaran yang telah disiapkan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Memasuki momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Barat, Andhika menilai pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran maupun banyaknya program yang dijalankan. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan harus terlihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Pembangunan harus dikawal dari perencanaan sampai pelaksanaan. Jangan sampai programnya bagus di atas kertas, tetapi ketika sampai ke masyarakat manfaatnya tidak maksimal,” ujar Andhika Pada Jum'at (21/8/2026).
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD menjadi semakin penting di tengah banyaknya agenda pembangunan yang sedang berjalan di Jawa Barat. Pengawasan diperlukan untuk memastikan program tepat sasaran, kualitas pekerjaan sesuai perencanaan dan anggaran digunakan secara efektif.
Hal tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jawa Barat saat ini yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan konektivitas wilayah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD juga telah menyepakati arah KUA-PPAS 2027 dengan fokus menyelesaikan berbagai layanan dasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
Andhika mengatakan sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian dalam pengawasan.
“Jangan hanya mengejar serapan anggaran. Yang lebih penting adalah output dan manfaatnya. Apakah jalan yang dibangun berkualitas, apakah fasilitas pendidikan benar-benar dibutuhkan, apakah pelayanan kesehatan semakin mudah dan apakah program sosial tepat sasaran,” katanya.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi salah satu program strategis Pemprov Jabar. Hingga 9 Agustus 2026, sekitar 43,589 kilometer jalan kewenangan provinsi telah selesai diperbaiki atau dibangun dari target 149,801 kilometer pada tahun ini.
Menurut Andhika, capaian tersebut harus terus dikawal agar pembangunan tidak berhenti pada angka progres pekerjaan. Kualitas konstruksi dan manfaat bagi mobilitas masyarakat juga harus menjadi indikator utama.
Selain infrastruktur, pengawasan juga penting dalam program sosial. Pemprov Jabar saat ini, misalnya, tengah mengawal Program 3 Juta Rumah dengan penekanan pada akurasi data penerima manfaat, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Andhika berharap masyarakat turut berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan pembangunan yang tidak sesuai di lapangan.
“Pengawasan bukan hanya tugas DPRD atau pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting. Kalau ada pembangunan yang kualitasnya tidak sesuai atau program yang tidak tepat sasaran, sampaikan melalui jalur yang benar agar bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD Jawa Barat akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara kritis namun tetap konstruktif. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Semangat kita adalah memastikan pembangunan Jawa Barat semakin tepat sasaran, transparan dan memberikan manfaat nyata. Jangan sampai ada masyarakat yang hanya menjadi penonton dari pembangunan di daerahnya sendiri,” pungkas Andhika.(hdi)
Hadi Martadinata/Pasundan Ekspres
