Dedi Mulyadi Siap Terapkan Langkah Tegas untuk Mengatasi Banjir di Bekasi
PASUNDANEKSPRES.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan tiga strategi utama guna menanggulangi banjir yang kerap melanda Bekasi dan wilayah penyangga Jakarta. Langkah tersebut difokuskan pada penataan ulang tata ruang yang dinilai telah menyimpang akibat maraknya alih fungsi lahan.
Menurut Dedi, banjir tidak semata-mata dipicu oleh tingginya intensitas hujan, tetapi merupakan konsekuensi dari rusaknya area resapan air. Lahan persawahan, rawa, serta bantaran sungai yang semestinya berperan sebagai penyangga ekologis, kini banyak beralih fungsi menjadi kawasan hunian dan bisnis.
“Saya terus mencari solusi untuk banjir di Bekasi. Salah satunya dengan membuat surat edaran agar seluruh perumahan pemukiman yang dibangun di area terlarang itu dihentikan,” kata Dedi, dikutip Selasa (2/2/2026).
Langkah awal yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah menghentikan seluruh proyek perumahan yang dibangun di kawasan terlarang, termasuk lahan persawahan dan rawa-rawa. Kebijakan ini menargetkan pembangunan yang dinilai tidak sesuai peruntukan ruang serta berpotensi memperbesar risiko banjir.
Sebagai langkah lanjutan, Dedi mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menata ulang kebijakan tata ruang, termasuk menyelaraskannya dengan aturan di tingkat provinsi. Ia menilai, praktik pembiaran terhadap pelanggaran tata ruang yang berlangsung selama bertahun-tahun menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayah perkotaan Jawa Barat.
“Yang kedua, agar pemerintah kabupaten dan kota melakukan perubahan tata ruang, termasuk pemerintahan provinsi,” ujarnya.
Selain pembenahan tata ruang, Dedi menilai pembangunan infrastruktur pengendali air berskala besar merupakan kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, langkah ketiga yang diambil adalah mempercepat pembangunan Danau Cibeet sebagai waduk penampung limpasan air dari kawasan hulu.
Ia menyampaikan telah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk membahas percepatan proyek tersebut. Danau Cibeet ditargetkan selesai pada 2028 dan diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam upaya pengendalian banjir di wilayah Bekasi dan sekitarnya.
“Saya sudah bertemu dengan menteri PU untuk melakukan percepatan pembangunan Danau Cibeet. Ini juga solusi, meskipun baru selesai 2028,” kata Dedi.
Sembari menantikan realisasi proyek strategis tersebut, pemerintah daerah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat tanggul sungai di wilayah yang rawan banjir. Dedi menyatakan telah meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) memastikan kondisi tanggul tetap kokoh dan tidak mudah jebol ketika debit air meningkat.
“Saya juga sudah meminta kepala BBWS untuk memperkuat tanggul-tanggul sehingga tidak mudah jebol,” ujarnya.
Dedi menegaskan bahwa kawasan hutan, persawahan, rawa, serta bantaran sungai tidak boleh lagi dialihfungsikan menjadi area permukiman. Untuk daerah dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Bandung Raya, ia menilai pembangunan hunian vertikal merupakan pilihan yang tak terhindarkan.
Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi langkah paling realistis untuk menekan kebutuhan lahan sekaligus mengembalikan fungsi ekologis kawasan perkotaan.
“Karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari hantu banjir yang datang setiap waktu,” pungkasnya.
