Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

DPR RI Minta Penanganan Kasus Jambret Sleman Tidak Dipisah sebagai Perkara Lalu Lintas

K
Khoirul AnsoriEditor: Dobi Maulana
|14:06 WIB
Bagikan:
DPR RI Minta Penanganan Kasus Jambret Sleman Tidak Dipisah sebagai Perkara Lalu Lintas
Foto: Rikwanto Anggota DPR RI Komisi III saat membahas kasus jambret di sleman yogyakarta di rapat Parlemen rabu, 28/01.

PASUNDAN EKSPRES.ID - Komisi III DPR RI memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus penjambretan di Sleman yang berujung pada meninggalnya pelaku.

Sorotan tersebut disampaikan untuk menegaskan pentingnya kesatuan penanganan perkara oleh aparat penegak hukum, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, yang berasal dari fraksi DPR dan memiliki latar belakang sebagai mantan jenderal polisi, menegaskan bahwa lokasi meninggalnya pelaku penjambretan harus dipandang sebagai satu kesatuan tempat kejadian perkara (TKP) dari tindak pidana jambret itu sendiri.

Menurutnya, lokasi tersebut tidak dapat dipisahkan atau dikategorikan sebagai TKP kecelakaan lalu lintas yang berdiri sendiri.

Rikwanto menekankan bahwa peristiwa yang menyebabkan kematian pelaku terjadi dalam satu rangkaian kejadian yang utuh dan saling berkaitan.

Oleh karena itu, penanganan hukumnya pun harus dilakukan dalam satu berkas perkara agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kemudian hari. 

“TKP di mana pelaku meninggal adalah TKP resmi, bukan TKP lalu lintas. Satu berkas perkara karena satu konteks, satu keterkaitan,” kata Rikwanto dalam rapat kerja bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sleman dan Kapolres Sleman, sebagaimana dikutip dari rekaman rapat yang beredar.

Lebih lanjut, Rikwanto menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh suami korban penjambretan, yang berupaya menghentikan pelaku saat melarikan diri, harus dipahami sebagai bagian dari upaya membela diri sekaligus menangkap pelaku tindak pidana.

Dalam konteks tersebut, tindakan suami korban dinilai sah secara hukum karena dilakukan di tempat kejadian perkara dan masih dalam rangkaian peristiwa penjambretan.

Dengan demikian, menurut Rikwanto, penerapan pasal yang berkaitan dengan kelalaian lalu lintas menjadi tidak relevan.

Ia menilai bahwa fokus utama penegakan hukum seharusnya tetap berada pada tindak pidana utama, yakni penjambretan, beserta seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari rangkaian kejadian tersebut.

Pandangan yang disampaikan Rikwanto ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani perkara tersebut secara konsisten dan komprehensif.

Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip kesatuan perkara agar proses hukum berjalan jelas, tidak tumpang tindih, dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Selain itu, Rikwanto juga menyinggung perlunya aparat penegak hukum berpegang pada prinsip 'unus testis nullus testis' serta pendekatan hukum yang menyeluruh dalam menangani kasus-kasus yang memiliki keterkaitan peristiwa.

Menurutnya, konsistensi dalam penerapan hukum menjadi kunci untuk mencegah polemik berkepanjangan yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Berita Terbaru

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle7 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional14 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang15 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini19 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta20 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang21 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang23 menit lalu
Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Nasional24 menit lalu
Di Posisi Ketiga, Cabor Dayung Kabupaten Purwakarta Boyong 7 Emas

Di Posisi Ketiga, Cabor Dayung Kabupaten Purwakarta Boyong 7 Emas

Purwakarta24 menit lalu
Cuaca Ekstrem Picu Dominasi Bencana Hidrometeorologi pada 2026

Cuaca Ekstrem Picu Dominasi Bencana Hidrometeorologi pada 2026

Nasional26 menit lalu