Harga Pertamax Naik Saat Rupiah Tembus Rp18.000, DPR dan Mahasiswa Desak Pemerintah Jujur ke Rakyat
PASUNDAN EKSPRES.ID – Harga Pertamax naik (BBM nonsubsidi) kembali menjadi perhatian publik setelah Pertamax dan Pertamax Green mengalami penyesuaian harga.
Situasi ini terjadi di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi nasional.
Dampak Harga Pertamax Naik
Dalam program Sapa Indonesia Pagi KompasTV yang tayang pada Kamis (11/6/2026), berbagai pihak memberikan pandangan terkait dampak kenaikan harga BBM dan langkah politik yang perlu ditempuh pemerintah.
Hadir dalam diskusi tersebut Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Fraksi NasDem Sugeng Suparwoto, Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo, serta Ketua BEM UGM periode 2025 Tiyo Ardianto.
Menurut Sugeng Suparwoto, harga Pertamax naik tidak dapat dilepaskan dari faktor eksternal yang memengaruhi perekonomian nasional.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memberikan tekanan terhadap biaya impor energi sehingga berdampak pada harga BBM nonsubsidi.
Namun demikian, pemerintah tetap harus menjaga keseimbangan antara kondisi fiskal negara dan kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok.
Ia menilai bahwa komunikasi pemerintah kepada masyarakat menjadi faktor yang sangat penting.
Ketika harga Pertamax naik, masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang transparan mengenai alasan kebijakan tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Sementara itu, Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menyoroti aspek politik dari kebijakan kenaikan harga BBM.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menjelaskan secara terbuka kondisi ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia. Keterbukaan informasi dinilai menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Kunto menjelaskan bahwa ketika harga Pertamax naik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan pribadi.
Kenaikan biaya transportasi berpotensi memengaruhi harga barang dan jasa di berbagai sektor.
Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi tersebut dapat memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah yang saat ini sudah menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
Di sisi lain, Ketua BEM UGM periode 2025, Tiyo Ardianto, menyampaikan bahwa mahasiswa memahami adanya tantangan global yang memengaruhi perekonomian Indonesia.
Namun, pemerintah juga harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh kenaikan harga energi.
Menurut Tiyo, ketika harga Pertamax naik, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak semakin membebani masyarakat.
Ia menekankan pentingnya program perlindungan sosial yang tepat sasaran agar kelompok rentan dan kelas menengah tidak mengalami penurunan kualitas hidup secara signifikan.
Sejumlah ekonom sebelumnya juga mengingatkan bahwa pelemahan daya beli kelas menengah dapat memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Kelas menengah selama ini memiliki kontribusi besar terhadap konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Karena itu, berbagai kalangan menilai pemerintah perlu mengambil langkah politik yang konkret.
Pertama, meningkatkan transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan energi.
Kedua, memperkuat program bantuan sosial bagi kelompok yang terdampak. Ketiga, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk mempercepat diversifikasi energi guna mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal yang memengaruhi harga bahan bakar.
Dengan langkah tersebut, risiko kenaikan harga energi akibat gejolak global dapat ditekan dalam jangka panjang.
Diskusi dalam program KompasTV tersebut menyimpulkan persoalan harga Pertamax naik bukan sekadar isu energi, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas ekonomi, komunikasi politik, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, kebijakan yang diambil tidak hanya harus mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan politik yang menyertainya.
