Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

MBG Dipangkas, Distribusi Makan Gratis Kini Hanya 4 Hari

H
Heru RamdaniEditor: Heru Ramdani
|11:20 WIB
Bagikan:
MBG Dipangkas, Distribusi Makan Gratis Kini Hanya 4 Hari
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Rabu (11/03/2026). (Dok. Kemenkeu/Biro KLI/Zalfa Dhiaulaq)

PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap program MBG dipangkas jadwal pelaksanaannya dari lima hari menjadi empat hari dalam sepekan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi refocusing anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menjelaskan bahwa pengurangan dilakukan dengan menghapus distribusi MBG pada hari Sabtu. Menurutnya, langkah tersebut dinilai lebih logis dan efektif dalam pelaksanaan di lapangan.

MBG Dipangkas Jadi 4 Hari, Pemerintah Kejar Efisiensi

“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang dihilangkan. Make sense kan? Lebih logik kan?,” ujar Juda dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).

Ia menambahkan, kebijakan ini juga mempertimbangkan aspek efektivitas. Pelaksanaan MBG pada hari tertentu berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, terutama jika siswa harus datang ke sekolah pada hari libur hanya untuk mengambil jatah makanan.

“Karena kalau satu ada makanannya di sekolah, anak-anak kan harus datang ke sekolah kan? Atau kalau diberikan hari Jumat, kan juga harus yang punya bisa bertahan untuk makan besoknya,” jelasnya.

Dari sisi fiskal, pelaksanaan MBG dipangkas disebut memberikan dampak penghematan yang signifikan. Pemerintah memperkirakan penghematan mencapai sekitar Rp1 triliun per hari.

“Satu hari itu bisa menghemat Rp1 triliun. Lima hari dalam seminggu, empat kali dalam sebulan itu bisa menghemat Rp4 triliun. Setahun tentu saja lebih dari Rp50 triliun bisa menghemat,” kata Juda.

Selain itu, pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari evaluasi hingga penangguhan operasional.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program prioritas tetap berjalan optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.

Berita Terbaru

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Headline9 jam lalu
Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Subang10 jam lalu
Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Purwakarta10 jam lalu
Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Subang10 jam lalu
Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Lifestyle13 jam lalu
Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Lifestyle14 jam lalu
Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Lifestyle14 jam lalu
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Nasional14 jam lalu
Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Lifestyle14 jam lalu
Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Nasional14 jam lalu