Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Pengumuman Tersangka Korupsi Kuota Haji Lambat, Ketua KPK: Butuh Waktu Lengkapi Berkas

I
Indrawan SetiadiEditor: Indrawan Setiadi
|14:52 WIB
Bagikan:
Pengumuman Tersangka Korupsi Kuota Haji Lambat, Ketua KPK: Butuh Waktu Lengkapi Berkas
Setyo kembali menegaskan bahwa penetapan tersangka dalam kasus ini, hanya masalah waktu. Apabila sudah waktunya pasti akan diumumkan oleh KPK.-Disway/Ayu Novita-

PASUNDANEKSPRES.ID - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menjelaskan alasan lembaganya belum mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2023-2024.

Menurut Setyo, hal tersebut semata-mata soal waktu. Ia menegaskan bahwa proses penyidikan tetap berjalan tanpa kendala, namun penyidik masih membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas perkara sebelum mengumumkan nama tersangka.

“Saya yakin penyidik masih melengkapi pemberkasan dan proses penyidikannya,” kata Setyo kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

Setyo menambahkan, saat ini KPK masih fokus memanggil dan memeriksa saksi terkait perkara tersebut.

Ia kembali menegaskan bahwa penetapan tersangka hanyalah soal waktu dan pasti akan diumumkan pada saat yang tepat.

Sebelumnya, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan pihaknya tidak ingin gegabah dalam menetapkan tersangka.

Penyidik, kata Asep, tengah menelusuri aliran dana dari jual beli kuota haji tambahan.

“Kasus ini melibatkan hampir 400 travel, sehingga butuh waktu karena pola penjualannya berbeda-beda,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

KPK menyebut dugaan korupsi kuota haji tersebut akan memasuki babak baru. Penetapan tersangka diperkirakan dilakukan dalam waktu dekat, seiring terbitnya surat perintah penyidikan (sprindik) umum yang mengacu pada Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan perhitungan awal KPK bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara akibat praktik korupsi tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun. Angka ini masih bisa bertambah seiring proses audit.

Kasus bermula dari tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Kuota tersebut dibagi rata, masing-masing 50 persen untuk haji reguler dan haji khusus, melalui SK Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Padahal, sesuai aturan, pembagian seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Pembagian kuota yang tidak sesuai aturan itu diduga dipengaruhi oleh praktik jual beli yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk biro travel haji dan asosiasi terkait. Kuota tambahan tersebut kemudian dijual kepada calon jamaah haji.

Dalam penyidikan, KPK sudah memeriksa sejumlah pihak, termasuk Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Tim penyidik juga telah menggeledah rumah Yaqut dan menyita berbagai dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus ini. (Disway/idr)

Berita Terbaru

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Purwakarta8 menit lalu
Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Purwakarta14 menit lalu
Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Karawang16 menit lalu
Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Subang20 menit lalu
Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Subang22 menit lalu
SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

Subang27 menit lalu
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional43 menit lalu
Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline1 jam lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle2 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional3 jam lalu