SUBANG-Kritik dan pujian yang dilontarkan ke KPU-Bawaslu Subang masih nyaring terdengar. Berbagai elemen masyarakat terus mengevaluasi kinerja kedua lembaga tersebut dalam pelaksanaan Pilkada Subang 2024.

Teranyar, kritik datang dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Menjaga Keutuhan Demokrasi Kabupaten Subang.

Mereka melakukan aksi unjuk rasa di KPU dan Bawaslu pada Rabu (18/12). Mereka menyoroti angka partisipasi pemilih yang rendah dan meminta agar menindak potensi pelanggaran pemilu. 

Ketua Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Menjaga Keutuhan Demokrasi Kabupaten Subang, Ikbal Maulana mengatakan, angka partisipasi Pilkada 2024 menurun dibandingkan Pilkada 2018.

Angka partisipasi Pilkada 2024 sebesar 70,34 persen. Sedangkan Pilkada 2018 sebesar 82,9 persen. 

Ikbal juga meminta agar dilakukan penindakan pelanggaran pemilu, salah satunya dugaan politik uang. 

Iqbal Maulana memberikan boneka mayit sebagai simbol protes terhadap matinya integritas dan kepedulian dari para penyelenggara pemilu.

"Ini adalah bukti bahwa hati, pendengaran dan mata mereka sudah tidak melihat kepentingan rakyat," ungkap Ikbal. 

Sebelumnya, massa dengan nama aliansi yang sama melakukan salat jenazah di depan kantor Bawaslu Subang, pada pekan lalu. 

Kritik terhadap KPU dan Bawaslu juga dilakukan oleh Forum Masyarakat Subang Menggugat. Mereka melakukan aksi selama dua hari, pada 3 dan 4 Desember. 

Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan keresahannya terhadap isu maraknya politik uang. Massa menuding KPU dan Bawaslu tebang pilih dan tidak netral. 
 
Penanggungjawab unjuk rasa Forum Masyarakat Subang Menggugat, M. Lukmantias A mengatakan, kecurangan telah terjadi secara masif dilakukan oleh salah satu paslon.
 
Dia mengatakan, banyak kesaksian masyarakat yang melaporkan dugaan kecurangan tersebut padanya. 

Lukmantias yakin, pihak berwenang dapat menilai secara objektif Pilkada yang telah berlangsung.

Tak lama setelah kritikan menyerbu KPU dan Bawaslu, sejumlah pihak datang memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu tersebut. 

Elemen masyarakat yang mengacungi jempol kepada KPU dan Bawaslu yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Karang Taruna dan Konsorsium Forum Lintas Organisasi Kabupaten Subang (FOLKAS) yang diinisiasi oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). 

Ketua Umum HMI Cabang Subang, Ali Annaba menyampaikan, pentingnya menjaga kebenaran, keadilan, serta marwah demokrasi. 

Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada seharusnya memahami mekanisme dan aturan yang berlaku, sehingga tidak merusak proses demokrasi dengan tindakan-tindakan yang tidak etis.

“Proses penyelenggaraan Pilkada sudah berjalan sesuai mekanisme dan aturan. KPU dan Bawaslu Subang telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik dan sesuai regulasi,” ujarnya.

Ketua PC PMII Kabupaten Subang, Yulistia Sintawati, menilai bahwa kinerja para penyelenggara pilkada baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Subang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Saya amati, KPU maupun Bawaslu Kabupaten Subang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku," ungkapnya. 

Untuk menjaga nilai-nilai demokrasi tetap utuh, Yulistia menegaskan bahwa semua peserta harus siap dengan hasil keputusan, menang atau kalah.

Koordinator FOLKAS Ade Syahid Arif, SH.I yang biasa disapa Mang Atef ini saat melakukan aksi bersih-bersih di depan Kantor KPU Subang, Rabu (18/12) mengatakan, Pilkada serentak tahun 2024 merupakan pesta rakyat khususnya di Kabupaten Subang yang telah lewat dan masih berjalan. 

Dia menyebut, Pikkada sepatutnya dihadapi secara riang gembira oleh para pihak baik secara kelembagaan, secara perseorangan maupun masyarakat secara umum. Hal itu agar Kabupaten Subang tercipta situasi damai, aman dan kondusif. 

"Ini sebagai respon kami yang tergabung di FOLKAS yang secara simbolis membersihkan residu pasca Pilkada 2024," ungkap Atep merujuk pada kegiatan bersih-bersih yang dilakukan. 

Ade Syahid menilai, kinerja KPU Subang, Bawaslu Subang, Polres Subang, Kodim 0605 Subang, Forkopimda Subang, Pemkab Subang dari tingkat kabupaten hingga ke desa-desa telah dijalankan sebagaimana mestinya. 

Sementara itu, Ketua KPU Subang Abdul Muhyi dan Ketua Bawaslu Subang Ahmad Mansyur mengapresiasi berbagai pihak yang menyampaikan aspirasi berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada 2024.

Soal penurunan angka partisipasi pemilih di angka 70,34 persen, KPU Subang menyebut, kondisi ini terjadi secara nasional. 

Meski begitu, tingkat partisipasi pemilih di Subang masuk peringkat 10 besar di Jabar. 

Soal penurunan angka partisipasi, KPU akan melakukan kajian sehingga bisa menjadi pelajaran ke depannya.

Abdul Muhyi menyebut, pihaknya telah berupaya menyelenggarakan Pilkada Subang ini sesuai dengan aturan. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Subang Ahmad Mansur menyebut, Bawaslu dengan tangan terbuka menerima berbagai aspirasi yang disampaikan massa yang melakukan unjuk rasa. 

Dia mengatakan, Bawaslu tengah berupaya memperkuat pengawasan pada setiap tahapan pemilu, termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Dewan Pengawas Pemilu dan Penegak Hukum. 

“Insya Allah, semua bentuk pelanggaran yang telah disampaikan akan kami proses dan tindaklanjuti secara serius,” tegasnya, beberapa waktu lalu. 

Bawaslu mengimbau kepada masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk pelanggaran yang mereka temui demi menjaga integritas demokrasi di Kabupaten Subang.(cdp/fsh/ysp)