SUBANG-Pemerintah Kabupaten Subang tengah berupaya mengatasi permasalahan banjir rob yang terus menghantui wilayah pesisir Pantura, khususnya di Kecamatan Legonkulon dan sekitarnya. 

Pj Bupati Subang, Dr. Imran menyatakan, perlunya langkah strategis jangka panjang untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana ini, termasuk membangun benteng pantai guna menahan laju air laut yang semakin tinggi.

“Kenaikan permukaan air laut di wilayah Pantura selama beberapa tahun terakhir adalah ancaman nyata. Sayangnya, upaya mitigasi belum dilakukan secara maksimal sebelumnya. Oleh karena itu, pembangunan benteng pantai harus segera menjadi prioritas,” ujar Dr. Imran saat diwawancara selepas kegiatan rapat paripurna DPRD Subang, Rabu (18/12).

Namun, pembangunan benteng penahan ombak ini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu masalah utama adalah soal kewenangan, mengingat wilayah tersebut berada di kawasan aliran sungai yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. 
Selain itu, kata Imran, keterbatasan anggaran Pemkab Subang juga menjadi hambatan dalam merealisasikan proyek berskala besar ini.

“APBD Subang tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat, dan pihak swasta,” katanya.

Menurut Imran, Pemkab Subang hanya mampu berperan dalam aspek pemeliharaan. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih besar, pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Kemudian, lanjutnya, Pemprov Jawa Barat pun harus terlibat aktif. Ia juga mendorong keterlibatan BUMN, BUMD, hingga swasta dalam mendukung pendanaan dan pelaksanaan proyek ini.

Dia menegaskan, hal ini perlu kolaborasi lintas sektor dalam menangani masalah banjir rob yang semakin parah. Penanganan bencana ini, menurutnya, tidak hanya memerlukan upaya teknis, tetapi juga sinergi kebijakan antar-tingkatan pemerintahan serta partisipasi aktif masyarakat.

Imran memastikan langkah konkret akan diambil dalam waktu dekat. “Dengan kerja sama yang terintegrasi, diharapkan masalah ini dapat diatasi secara komprehensif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, BPBD Subang mencatat luas wilayah terdampak rob di Kecamatan Legonkulon mencapai 2.174 hektare, mencakup lima desa yakni Mayangan, Legon Wetan, Tegalurung, Pangarengan, dan Legonkulon.

Kalak BPBD Subang, Udin Jazudin menyatakan,  penanganan rob memerlukan koordinasi lintas instansi, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). 

“Untuk menangani rob secara menyeluruh, dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Salah satu langkah penting adalah pemasangan penahan ombak di laut guna mengurangi dampak langsung ke pemukiman dan lahan produktif,” ujarnya kepada Pasundan Ekspres, Selasa (17/12).

Udin menyebut, rob telah merendam ribuan hektare lahan dan memengaruhi ribuan jiwa sejak 2006 silam. 
Wilayah yang terdampak antara lain Desa Mayangan dengan luas terdampak 385 hektare, dengan 310 kepala keluarga (KK) atau 1.080 jiwa tersebar di dua dusun.

Desa Legonwetan dengan luas terdampak 700 hektare, dihuni oleh 700 KK atau 2.000 jiwa. Desa Tegalurung dengan luas terdampak 400 hektare, dengan 717 KK atau 779 jiwa. Desa Pangarengan dengan luas terdampak 500 hektare, dihuni oleh 65 KK atau 120 jiwa. Kemudian, Desa Legonkulon dengan Luas terdampak 189 hektare.

Dia mengatakan, secara keseluruhan, bencana rob ini telah memengaruhi 1.792 KK atau 3.979 jiwa.

“BPBD Subang bersama Pemkab Subang mengidentifikasi sejumlah langkah strategis untuk mengatasi rob, seperti pemasangan penahan ombak untuk mencegah air laut masuk ke daratan dan juga normalisasi subgai dan saluran air untuk memperlancar aliran air yang menggenangi wilayah terdampak,” kata Udin.

Dia juga menyebut, penguatan infrastruktur perlu dilakukan dengan pembangunan tanggul laut dan sistem pengendalian banjir terpadu.

Udin menegaskan, bahwa semua upaya ini membutuhkan dukungan anggaran yang besar, sehingga koordinasi dengan BBWS dan pemerintah pusat menjadi sangat penting. 

Selain itu, lanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan juga diperlukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.

“Penanganan rob bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat untuk menjaga ekosistem pesisir dan mendukung upaya mitigasi bencana,” tutupnya.

Sementara itu,  Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menyebut, upaya jangka panjang untuk mencegah rob yakni dengan membangun penahan ombak yang lebih tinggi dan permanen. Pemda Provinsi akan berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk melakukan pembangunan tersebut.

"Tapi secara jangka panjang, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk membuat penahan ombak yang mungkin lebih permanen dan lebih tinggi dan itu harus cepat (dibangun)," ungkap Pj Gubernur Jabar saat meninjau lokasi bencana banjir rob di Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, Ahad (15/12/2024) sore.

Bey mengimbau warga yang berada di wilayah rawan bencana untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrem yang akan melanda hingga awal 2025.

"Selain itu, masyarakat harus berhati-hati apalagi iklim seperti sekarang ini di akhir tahun kita harus berhati-hati," tandas Bey.(cdp/ysp)