Apresiasi dan Kritik Kinerja 100 Hari Bupati Reynaldy dan Wabup Agus Masykur
KOMPAK: Bupati Subang Reynaldy dan Wabup Agus Masykur kompak menghadiri apel Kesiapsiagaan Satgas Pemberantasan Premanisme tingkat Kabupaten Subang, di halaman Kantor Bupati Subang, 27 Maret 2025.
Pemerintah juga mengambil langkah berani dengan menaikkan honor petugas kebersihan, yang disebut sebagai “pahlawan sunyi kota”. Dari 30 janji politik, sebanyak 16 janji mulai diwujudkan di tahun ini. Komitmen itu menunjukkan bahwa janji bukan sekadar retorika, melainkan tanggung jawab yang harus ditepati.
Transparansi anggaran kini menjadi prinsip utama. Masyarakat memiliki hak untuk tahu ke mana uang mereka digunakan. Selain itu, respons terhadap keluhan masyarakat melalui media sosial dilakukan setiap hari.
“Setiap keluhan kami tanggapi dengan cepat. Kini Subang bergerak cepat. Ngabret!,” katanya.
Hadirnya kawasan industri seperti Patimban dan Subang Smartpolitan, Pemkab Subang menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh. Harapannya, masyarakat Subang tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku aktif dalam pembangunan.
Seluruh program dan gebrakan ini menjadi simbol bahwa Subang sedang bergerak cepat menuju kabupaten yang unggul, maju, dan kompetitif dalam semangat pembangunan berkelanjutan.
“Kami belum akan berhenti. Ini baru awal. Demi Subang tercinta, kami akan terus ngabret,” jelasnya.
Penilaian dari Anggota DPRD Subang
Anggota DPRD Kabupaten Subang dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Albert Anggara Putra, memberikan evaluasi terhadap kinerja Bupati Subang Reynlady Putra Andita selama 100 hari masa kepemimpinannya.
Albert menyoroti sejumlah permasalahan yang dinilai belum mendapat perhatian serius, terutama terkait reformasi birokrasi dan ketimpangan pembangunan wilayah.
Dalam pernyataannya, Albert mengkritisi lambannya langkah reformasi birokrasi yang dinilai belum berjalan optimal. Hingga saat ini, menurutnya, terdapat sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memiliki pimpinan definitif.
OPD yang kosong tersebut antara lain Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan.
“Tanpa kepala dinas yang definitif, bagaimana roda pemerintahan bisa berjalan maksimal? Ini penting segera dituntaskan,” ujar Albert.
Selain persoalan birokrasi, Albert juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat di wilayah Pantai Utara (Pantura) Subang. Ia meminta agar Bupati tidak membeda-bedakan pelayanan kepada masyarakat, baik yang berada di wilayah Utara, Kota, maupun Selatan.
“Jalan-jalan di Pantura belum ada yang diperbaiki. Masyarakat masih menunggu janji-janji bupati. Bahkan ada jalan yang baru saja dilalui mobil proyek, hanya ditambal seadanya, dan sekarang sudah rusak lagi. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Kendati demikian, Albert juga memberikan apresiasi terhadap beberapa langkah positif yang telah dilakukan Bupati Reynlady selama 100 hari menjabat. Ia mengakui adanya sejumlah gebrakan yang bisa menjadi bekal untuk membangun Subang ke depan.
“Saya tetap mengapresiasi semangat kerja beliau. Namun, ke depan saya harap ada keberpihakan yang nyata bagi seluruh masyarakat Subang, tanpa terkecuali,” tutup Albert.
Harapan Albert, Bupati Reynlady dapat segera menyelesaikan persoalan internal birokrasi serta lebih meratakan pembangunan infrastruktur agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa dianaktirikan.
