SUBANG-Ketidakpuasan terhadap hasil rekapitulasisuara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Subang 2024 memaksa Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Subang untuk menggelar aksi demonstrasi.
Aliansi ini terdiri dari Ormas Kujang Pajajaran bersama Gerakan Rakyat Indonesia Baru (Grib) Jaya. Aksi digelar pada Kamis (5/12/2024) di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Subang.
Pantauan langsung Pasundan Ekspres dari lokasi menunjukkan ratusan anggota Grib Jaya hadir dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan kritik tajam seperti “Tolak Politik Uang”, “Tolak Bupati Boneka”, dan “Pemilukada Subang Cacat Hukum”.
Peserta aksi terlihat mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan baret merah khas mereka.
Dalam orasinya, massa aksi menyuarakan dugaan adanya pelanggaran serius dalam proses Pilkada Subang. Mereka meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti dugaan politik uang yang dinilai mencederai nilai-nilai demokrasi.
Selain itu, mereka mendesak penyelenggara pemilu untuk lebih transparan dan independen dalam menangani proses sengketa pemilu.
“Kami tidak ingin Subang dipimpin oleh pemimpin hasil praktik kotor. Demokrasi harus dijunjung tinggi, dan pelanggaran hukum harus ditindak tegas,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Subang, Achmad Mansur mengatakan, pihaknya dengan tangan terbuka menerima aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran.
“Kami menyimak dengan baik seluruh aspirasi yang telah disampaikan. Sebagai lembaga yang menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu, kami akan terus menampung masukan dan keluhan masyarakat serta menindaklanjutinya sesuai dengan tugas kami,” ujar Achmad Mansur di depan awak media.
Aliansi ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan dari organisasi lokal Grib Jaya dan Kujang Pajajaran.
Mansur mengatakan, mereka menyerukan pentingnya upaya memperkuat kelembagaan demokrasi dengan mengatasi manipulasi politik yang diduga masih terjadi di berbagai tahapan pemilu.
“Manipulasi politik merupakan persoalan serius karena berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Hari ini, kami di Bawaslu juga sedang fokus menangani isu-isu tersebut,” kata Achmad Mansur.
Bawaslu Subang, lanjutnya, tengah berupaya memperkuat pengawasan pada setiap tahapan pemilu, termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Insya Allah, semua bentuk pelanggaran yang telah disampaikan akan kami proses dan tindaklanjuti secara serius,” tegasnya.
Bawaslu mengimbau kepada masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk pelanggaran yang mereka temui demi menjaga integritas demokrasi di Kabupaten Subang.
Sementara itu, aksi ini mendapat pengawal ketat dari ratusan personel gabungan. Pengamanan ini melibatkan personel dari berbagai instansi guna memastikan aksi berjalan kondusif. Personel gabungan tersebut terdiri dari 20 anggota Dinas Perhubungan (Dishub), 25 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), 340 anggota Polres Subang, 32 anggota Brimob, dan 20 personel dari TNI.
Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Subang, Kompol Asep Rahman menyampaikan, bahwa pengamanan dilakukan sesuai prosedur agar aksi berlangsung damai tanpa insiden.
“Kami sudah menyiapkan langkah-langkah pengamanan dengan melibatkan personel gabungan dari berbagai instansi. Semua bertugas untuk menjaga ketertiban dan memastikan tidak ada gangguan keamanan selama aksi berlangsung,” ujarnya.
Meski situasi sempat diwarnai dengan orasi keras dari peserta aksi, kondisi di sekitar kantor Bawaslu tetap terkendali. Aparat keamanan terus siaga di lokasi demi menjaga stabilitas wilayah. (cdp/ysp)
