SUKABUMI-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) menyosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk warga Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi pada Senin, 24 Februari 2025 lalu.
Program MBG sendiri resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.
Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga negara non-kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalam mendukung penuh program MBG untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sosialisasi program MBG ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, dan perwakilan BGN Dedi Suprijadi.
Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyampaikan, saat ini masih terdapat beberapa kekurangan yang terjadi di wilayah Bojongkembar mengenai program MBG.
“Di Desa Bojongkembar diketahui masih sedikit penerima manfaat MBG. Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 dapur MBG secara bertahap, dengan tahap awal sebanyak 5.000 dapur yang akan direalisasikan pada 2025 sesuai arahan Presiden Prabowo,” kata Zainul Munasichin melalui rilisnya, Senin (3/3).
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan dapur yang akan mengelola pembuatan hingga pendistribusian MBG kepada para penerima manfaat.
“Pembangunan dapur ini harus memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan guna menjamin kualitas gizi yang sampai ke penerima manfaat,” ujarnya.
Meski telah berjalan di beberapa wilayah, program ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait distribusi ke daerah-daerah terpencil. Pemerintah terus mencari solusi agar makanan bergizi dapat diakses secara merata hingga ke pelosok.
“Pendistribusian MBG untuk saat ini memang belum merata di seluruh wilayah, itu dikarenakan pembangunan SPPG atau Dapur MBG di satu wilayah membutuhkan beberapa persyaratan yang harus disediakan oleh calon mitra atau yayasan," ucapnya.
Hal ini, kata dia, dilakukan untuk menjamin keamanan dari makanan yang diberikan kepada penerima manfaat dan juga higienis.
Program MBG juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pembangunan SPPG di satu wilayah juga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi warga sekitar dapur dan petani lokal," kata Zainul Munasichin.
Selain itu, sambungnya, kepala desa setempat diharapkan dapat mengimbau agar para petani dan pemasok bahan pangan dapat berkoordinasi dengan BUMDes dan koperasi dalam mendukung ketersediaan bahan pangan bagi program MBG.
BUMDes dan koperasi dapat bekerja sama dengan pihak bank untuk mendapatkan pendanaan dalam memenuhi pembayaran bahan pangan dari para pemasok lokal.
Untuk SPPG yang didirikan harus memberdayakan masyarakat sekitar lokasi dalam hal pengadaan tenaga untuk membantu di dapur maupun dalam mendapatkan bahan pangan.
Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
Program MBG juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.
"Pemerintah melalui BGN terus memperluas implementasi program MBG. Program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas dan kuat," ujarnya.(add)
