Penyebab Presiden Jokowi Batal Ngantor di IKN Bulan Juli ini

PASUNDAN EKSPRES - Penyebab Presiden Jokowi batal ngantor di IKN. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya pernah mengungkapkan rencana untuk mulai menjalankan aktivitas perkantoran di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, pada bulan Juli.

Namun, rencana Presiden Jokowi untuk segera berkantor di IKN Nusantara pada bulan Juli tersebut akhirnya harus ditunda.

Penyebab Presiden Jokowi Batal Ngantor di IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa berbagai infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan aktivitas perkantoran di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur masih belum memadai atau siap sepenuhnya menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut diungkapkan setelah Jokowi menghadiri acara pelepasan bantuan kemanusiaan untuk negara Papua Nugini dan Afghanistan. Acara tersebut berlangsung di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.

Jokowi menegaskan bahwa jika berbagai infrastruktur dasar seperti air, listrik, dan tempat yang dibutuhkan untuk beroperasi di IKN Nusantara belum siap, maka pemerintah tidak akan memindahkan aktivitas perkantoran ke ibu kota baru tersebut.

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono buka suara terkait polemik kepindhan Presiden Jokowi ke IKN.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan dan mempercepat proses penyiapan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas perkantoran Presiden di IKN Nusantara.

“Kami siapkan prasarananya, kalau beliau ke sana kita siapkan dulu. Insya Allah [sudah siap kantornya],” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, dikuitip Kabar24, Kamis (11/7).

Basuki mengatakan bahwa ia akan melakukan kunjungan langsung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tanggal 18 Juli 2024 untuk mengecek progres pembangunan dan persiapan di IKN.

Fokus utama kunjungannya adalah untuk memeriksa kesiapan distribusi air minum, khususnya dalam rangka menyambut penyelenggaraan upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus di ibu kota baru tersebut.

Kementerian PUPR sendiri telah menetapkan target agar distribusi air bersih di IKN Nusantara dapat mulai dilakukan pada tanggal 15 Juli 2024.

Namun, Basuki mengakui bahwa proses penyiapan distribusi air bersih di IKN sedikit mengalami perlambatan dari target awal yang ditetapkan, yaitu untuk selesai pada bulan Juni 2024.

(ipa)