Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Siap-siap! BPJS Syarat untuk SIM, Tuai Beragam Tanggapan

P
Paramitha AuliaEditor: Paramitha Aulia
|12:43 WIB
Bagikan:
Siap-siap! BPJS Syarat untuk SIM, Tuai Beragam Tanggapan
Siap-siap! BPJS Syarat untuk SIM, Tuai Beragam Tanggapan (Image From: lintastungkal)

PASUNDAN EKSPRES - Syarat BPJS digunakan sebagai syarat pembuatan atau perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) mendapatkan beragam tanggapan.

 Korlantas Polri akan memulai uji coba terkait persyaratan kepemilikan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan berkas pembuatan SIM. Rencana uji coba ini akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2024.

BPJS Syarat untuk SIM, Tuai Beragam Tanggapan 

Kombes Heru Sutopo menjelaskan bahwa syarat utama yang harus dipenuhi masyarakat adalah menunjukkan bukti terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih aktif.

Bukti kepesertaan aktif dalam program JKN inilah yang akan menjadi prioritas dan dicek terlebih dahulu oleh petugas pembuatan SIM di seluruh Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) di wilayah Polda.

Mengenai peraturan terbaru itu, Ketua Komisi V DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin memberi komentar yang merujut pada peraturan BPJS sebagai syarat pembuatan atau perpanjangan SIM.

BACA JUGA: BPJS jadi Syarat Pembuatan dan Perpanjangan SIM, Uji Coba Berlaku 1 Juli 2024

BACA JUGA: Menkominfo Budi Arie Dipaksa Mundur, 16 Ribu Lebih Orang Setuju Tandatangani Petisi di Change.org

Ia meminta agar dilakukan peninjauan kembali terhadap aturan yang akan mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk membuat dan memperpanjang SIM. 

"BPJS itu kemauan negara untuk membantu rakyatnya agar dapat memudahkan di dalam proses mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, kalau SIM persoalan kecakapan seseorang untuk berkendara sehingga dia dianggap cakap kalau dia sudah mempunyai yang namanya SIM. Jadi ndak ada hubungannya kalau saya memandangnya. Jadi, kalau memang mau dilakukan harus ada dasar tolak hukum yang jelas. Supaya tidak membingungkan masyarakat," tegas Heri dikutip Kumparan, Senin (1/7). 

Heri Mustamin menekankan bahwa pemerintah perlu menjelaskan dengan baik kepada masyarakat mengenai aturan baru ini.

Ia menyatakan bahwa jika aturan ini diberlakukan secara nasional, maka anggota DPR RI pusat juga perlu disuarakan agar memperhatikan masalah ini.

Terkait uji coba BPJS sebagai syarat pembuatan dan perpanjangan SIM ini, uji coba akan dilaksanakan pada 1 Juli 2024 hingga 30 September 2024 di seluruh Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) di wilayah-wilayah, seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur. 

(ipa)

Berita Terbaru

Banjir Cipatujah Tasikmalaya Tutup Akses Antarkecamatan, Ketinggian Air Capai 1 Meter

Banjir Cipatujah Tasikmalaya Tutup Akses Antarkecamatan, Ketinggian Air Capai 1 Meter

Jawa Barat11 menit lalu
Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional31 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional33 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional34 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional35 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional38 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline39 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional47 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional48 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional52 menit lalu