Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

PDIP Ajukan Gugatan Sengketa Pemilu 2024, Mahfud MD Buka Suara

N
Nanda YuanitaEditor: Nanda Yuanita
|11:11 WIB
Bagikan:
PDIP Ajukan Gugatan Sengketa Pemilu 2024, Mahfud MD Buka Suara
PDIP Ajukan Gugatan Sengketa Pemilu 2024, Mahfud MD Buka Suara (dok.YouTube/Deddy Corbuzier)

PASUNDAN EKSPRES - Mahfud MD atau Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akhirnya buka suara terkait partai PDIP yang mengajukan gugatan ke PTUN (Peradilan tata usaha negara) soal sengketa Pemilu 2024. 

Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya tidah tahu menahu tentang PDIP ajukan gugatan sengketa Pemilu 20024, yang diungkapkannya dalam podcast YouTube Deddy Corbuzier  pada (26/4/2024). 

BACA JUGA:Presiden Jokowi Sempat Terdiam Usai Gol Indonesia Dianulir Saat Nobar Laga Indonesia vs Uzbekistan

"Iya saya baca juga, tapi saya membaca tapi saya tidak tahu tuntutan ke PTUN ya. Ya, saya sama sekali tidak tahu, tidak sekurang-kurangnya tidak terlibat dalam perencanaannya maupun pengajuannya. Tapi, saya baca di media ya begitu ya kita lihat saja perkembangannya" ungkap mahfud MD. 

Mahfud MD menjelaskan tidak terlibat dalam pengajuan gugatan sengketa Pemilu 2024 yang dilakukan oleh partai PDIP. 

"Tidak, tidak tahu saya malah tidak tahu. Tapi, saya menghargai saja silakan gitu. Bagus." lanjut Mahfud MD.

BACA JUGA:Badan Pusat Statistik Subang Sebut Tidak Mengukur Angka Kemiskinan Ekstrem

Pada kesempatan yang sama, Deddy Corbuzier bertanya bagaimana jika Mahfud MD diminta untuk bergabung di bawah pimpinan Prabowo dan Gibran. mahfud MD pun menjawab bahwa pertanyaan itu sejatinya akan berujung kontroversial.  

"Nah, ini pertanyaan yang dijawab apapun menjadi kontroversial, kan. Ketika orang mengatakan ok hati-hati jadi masalah. Lho, di mana letak apa standar etiknya?"

BACA JUGA:Saksi Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang Mendapat Tekanan dari Oknum Polisi untuk Tutup Mulut

Mahfud MD kembali melanjutkan pernyataannya, bahwa ia tak akan menjawab pertanyaan apakah akan menerima atau tidak jika suatu saat nanti diminta bergabung dalam era kepemerintahan Prabowo-Gibran. 

"Kalau bilang tidak, lho kenapa kan gitu. Oleh sebab itu, saya tidak akan menjawab itu kecuali kepada pihak yang apa namanya yang berwenang atau punya hak untuk menanyakan itu dan untuk mendapat menjawab itu. 

BACA JUGA:Muhamad Ramdanu Ungkap Intimidasi dan Tekanan Agar Bungkam di Kasus Subang

Mengakhiri pernyataannya, mahfud MD menegaskan memiliki standar etik jika sewaktu-waktu diminta bergabung dengan Prabowo-Gibran. 

"Karena saya punya standar etik saya begini, orang berpolitik itu jabatan-jabatan itu harus diberikan kepada teman-teman yang ikut. Kalau diberikan kepada lawannya untuk apa juga orang mendukung-mendukung. Nah, itu pikiran saya." pungkas Mahfud MD.  

(nym) 

Berita Terbaru

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline20 menit lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle1 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional2 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle3 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle3 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional3 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional3 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional3 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional4 jam lalu
RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

Nasional4 jam lalu