Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

460 Hektare Laut Jadi Sertifikat Hak Milik di Subang, Laut Cirewang Mengancam Nelayan!

K
Khoirul AnsoriEditor: Khoirul Ansori
|19:08 WIB
Bagikan:
460 Hektare Laut Jadi Sertifikat Hak Milik di Subang, Laut Cirewang Mengancam Nelayan!
460 Hektare Laut Jadi Sertifikat Hak Milik di Subang, Laut Cirewang Mengancam Nelayan!

SUBANG - Kasus penerbitan sertifikat hak milik (SHM) di wilayah perairan laut kembali menjadi sorotan, kali ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sebelumnya, kasus serupa muncul di kawasan laut Tangerang. Di Subang, ratusan hektare perairan laut di Desa Pangarengan, Kecamatan Legonkulon, tepatnya di laut Cirewang, diduga telah bersertifikat SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Subang. 

Luas wilayah yang dimaksud mencapai 460 hektare, dan penerbitan sertifikat tersebut diduga melibatkan pencatutan nama ratusan warga setempat tanpa sepengetahuan mereka. Warga yang namanya dicatut kebanyakan tinggal di sekitar Pelabuhan Patimban, dan hal ini dianggap sebagai upaya pihak tertentu untuk memuluskan rencana reklamasi di wilayah tersebut.

Dugaan Reklamasi dan Perlawanan Warga  

Rencana reklamasi di perairan laut Cirewang menimbulkan penolakan keras dari nelayan setempat yang menggantungkan hidup mereka pada laut. Mereka menilai reklamasi akan merusak ekosistem laut serta mengancam mata pencaharian mereka. Salah satu nelayan, Jakaria, mengatakan bahwa pihak yang mengklaim kepemilikan laut kerap mencoba memulai aktivitas reklamasi dengan menurunkan alat berat, namun selalu dihadang oleh warga.  

“Pihak yang mengklaim kepemilikan laut itu disebut beberapa kali mencoba menerjunkan beko, untuk memulai aktivitas reklamasi. Namun, setiap upaya itu selalu mendapatkan perlawanan dari warga,” tegas Jakaria, Selasa (28/1/2025).  

Warga yang namanya dicatut dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tahun 2021 mengaku tidak mengetahui apa pun terkait penerbitan sertifikat tersebut. Mereka bahkan tidak pernah mengajukan permohonan atau menyerahkan dokumen seperti KTP atau KK.  

“Gak pernah diminta KTP atau KK, gak tau juga tiba-tiba ada kabar dapat sertifikat. Tapi sampai sekarang gak pernah pegang sertifikatnya. Bibi saya juga sama gitu,” ujar Taryana, salah satu warga yang namanya dicatut.  

Kemiripan dengan Kasus Tangerang  

Asep S. Toha, seorang aktivis lingkungan, mengungkapkan bahwa kasus di Subang memiliki pola yang mirip dengan kasus di perairan laut Tangerang. Fakta bahwa mantan Kepala Kantor ATR/BPN Tangerang pernah menjabat di Subang menambah dugaan adanya hubungan antara kedua kasus tersebut.  

Menurut Asep, BPN telah menerbitkan 500 bidang sertifikat hak milik di kawasan laut Cirewang. “Itu diakui oleh BPN. Akhirnya, kami melaporkan ke Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung melalui surat rekomendasinya menyatakan bahwa SHM TORA itu harus dibatalkan karena cacat prosedural, cacat hukum, dan cacat administrasi,” ungkap Asep.  

Keputusan Pembatalan yang Belum Tuntas  

Pada tahun 2023, ATR/BPN Jawa Barat akhirnya membatalkan seluruh sertifikat yang diterbitkan melalui program TORA tersebut. Namun, hingga kini, sertifikat-sertifikat yang telah dinyatakan cacat hukum tersebut belum ditarik kembali. Kondisi ini meninggalkan ketidakjelasan bagi warga yang terdampak, sekaligus membuka ruang bagi konflik berkepanjangan.  

Polemik ini tidak hanya mengungkapkan kerentanan sistem administrasi pertanahan, tetapi juga potensi kerugian besar bagi masyarakat pesisir. Selama proses hukum dan administrasi belum tuntas, warga nelayan tetap harus berjibaku menghadapi ancaman terhadap laut yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Berita Terbaru

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Headline11 jam lalu
Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Subang11 jam lalu
Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Purwakarta11 jam lalu
Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Subang12 jam lalu
Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Lifestyle14 jam lalu
Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Lifestyle15 jam lalu
Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Lifestyle15 jam lalu
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Nasional15 jam lalu
Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Lifestyle15 jam lalu
Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Nasional15 jam lalu