Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Banprov Perangkat Desa di Subang Hanya Rp40 Juta per Desa

D
Dadan RamdanEditor: Yusup Suparman
|19:40 WIB
Bagikan:
Banprov Perangkat Desa di Subang Hanya Rp40 Juta per Desa
Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Kabupaten Subang Wawan Gunawan menjelaskan soal bantuan provinsi untuk desa.(Dadan Ramdan/Pasundan Ekspres)

PASUNDANEKSPRES.ID - Nilai bantuan keuangan provinsi (Banprov) untuk pemerintah desa di Kabupaten Subang tahun ini mengalami penurunan signifikan. Jika sebelumnya mencapai sekitar Rp130 juta per desa, kini alokasinya hanya berkisar Rp40 juta per desa dan diperuntukkan bagi tambahan penghasilan perangkat desa.

Kondisi tersebut membuat perangkat desa meminta adanya peningkatan anggaran. Mereka menilai beban kerja aparatur desa yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat belum sebanding dengan dukungan anggaran yang diterima.

Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Kabupaten Subang Wawan Gunawan mengatakan, penurunan anggaran desa tahun ini terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat hingga daerah.

"Iya usulannya pertriwulan, dan SPJ triwulan yang sudah cair harus dilampirkan," kata Wawan.

Ia menjelaskan, Banprov tahun ini berada di kisaran Rp40 jutaan per desa. Dana tersebut dicairkan secara bertahap setiap triwulan dan hanya digunakan untuk tambahan penghasilan perangkat desa.

Banprov Yang Diterima Desa Mencapai Sekitar Rp130 juta Per Desa

Angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, Banprov yang diterima desa mencapai sekitar Rp130 juta per desa, dengan rincian Rp98 juta dialokasikan untuk kegiatan fisik, sedangkan sisanya untuk kebutuhan nonfisik.

Selain Banprov, Dana Desa juga mengalami penurunan sekitar Rp300 juta. Meski demikian, pencairan Dana Desa tahap pertama telah terealisasi 100 persen, sementara tahap kedua masih berjalan dan terdapat sekitar 96 desa yang belum mengajukan pencairan.

"Tahap 1 sudah 100 persen, tahap 2 masih berjalan," ujarnya.

Sementara untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Wawan memastikan masih berjalan normal karena digunakan untuk penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang harus dibayarkan setiap bulan.

"Jadi kita bayar setiap bulan cair, usulan Juli dibayar Juli," katanya.

Adapun alokasi Bantuan Keuangan Umum Daerah (BKUD) tahun ini hanya diperuntukkan bagi desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Terdapat sekitar 165 desa yang mendapatkan alokasi tersebut dengan besaran berbeda sesuai jumlah pemilih dalam DPS/DPT.

Selain itu, BKUD juga mencakup tambahan penghasilan perangkat desa serta operasional Karang Taruna sebesar Rp1 juta per desa.

"Jadi BKUD nanti besarannya variatif, untuk Pilkades sesuai dengan potensi jumlah pemilih," imbuh Wawan.

Sementara alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP), direalisasikan berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes), baik untuk kegiatan fisik maupun tambahan penghasilan sesuai kesepakatan.

Sekretaris Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Ade Samsudin, berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kenaikan Banprov untuk perangkat desa. Menurut dia, tugas perangkat desa sebagai pelayan masyarakat membutuhkan dukungan anggaran yang lebih memadai.

"Kalau ditanya pengen naik atau ditambah ya jelas pengen lah. Minimal 50 persen dari tahun ini, kalau memang tidak bisa 100 persen," ujarnya.

Menurut Ade, perangkat desa merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan harus siap melayani berbagai kebutuhan warga setiap saat.

"Perangkat desa melayani masyarakat sehari-hari, bebannya cukup berat, bahkan pekerjaannya bisa 24 jam," pungkasnya.(dan/ysp)

Berita Terbaru

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Headline10 jam lalu
Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Subang10 jam lalu
Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Purwakarta10 jam lalu
Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Subang11 jam lalu
Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Lifestyle13 jam lalu
Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Lifestyle14 jam lalu
Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Lifestyle14 jam lalu
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Nasional14 jam lalu
Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Lifestyle15 jam lalu
Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Nasional15 jam lalu