Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

KPKH Subang Desak Bupati Subang Hentikan Proyek Infrastruktur Gunakan Material Ilegal

D
Dadan RamdanEditor: Asep
|19:50 WIB
Bagikan:
KPKH Subang Desak Bupati Subang Hentikan Proyek Infrastruktur Gunakan Material Ilegal
Pram Qodarian

PASUNDANEKSPRES.ID - Komunitas Penikmat Kopi Hitam (KPKH Subang)  resmi melayangkan Surat Terbuka No. 02/KPKH-SUBANG/VI/2026 kepada Bupati Subang, Ketua DPRD, dan seluruh Kepala OPD. Isinya berupa desakan penghentian sementara proyek infrastruktur APBD TA 2026 yang diduga menggunakan material galian C tanpa izin resmi. 

"Ini bukan soal jalan bolong. Ini soal pidana. APBD miliaran rupiah rakyat Subang jangan dipakai buat nampung pasir-batu bodong," tegas Koordinator KPKH Subang, Pratomo Qodarian kepada Pasundan Ekspres.

Pria yang karib disapa Pram ini mengungkapkan sejumlah dasar hukum yakni; Undang-undang (UU) 3/2020 tentang Minerba atau Mineral dan Pertambangan Pasal 158 bahwa Menambang tanpa IUP/IUPK = pidana 5 tahun penjara + denda maksimal Rp100 miliar. Perpres 16/2018 tentang Pemgadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) Pasal 50(4) bahwa PPK wajib tolak material tanpa asal-usul + SNI.

Jika dibayar sama dengan lalai wewenang. Dan UU 31/1999 Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 3 bahwa Pejabat yang lalai pengawasan hingga rugikan negara sama dengan korupsi.

KPKH Subang: Pejabat Pemda Yang Tanda Tangan Bisa Dijerat

KPKH Subang menegaskan, pejabat Pemda yang tanda tangan kontrak, BAST, dan SPM untuk material ilegal bisa dijerat "turut serta" Pasal 55 KUHP. "Alasan ‘saya tidak tahu’ bukan pembelaan hukum. Itu justru pengakuan lalai," jelas Pram.

Pram juga mengungkap tiga dampak terhadap rakyat Subang yakni: Mutu Jebol, jalan dan drainase cepat rusak karena agregat tidak standar. APBD habis buat tambal sulam. Kedua, Nyawa Taruhan. Gedung sekolah/kantor rawan roboh jika pondasi pakai pasir ilegal. Mutu beton turun drastis.

Ketiga, PAD Bocor. Royalti dan pajak galian C ilegal tidak masuk kas daerah. Subang rugi 2 kali.

Pihaknya menyampaikan tiga tuntutan yakni: mendesak bupati agar memerintahkan untuk menghentikan sementara proyek yang diragukan materialnya dan melakukan audit forensik oleh Inspektorat. Selain itu, mendesak Ketua DPRD agar menggelar Rapat Dengar Pendapat terbuka dan ditayangkan secara langsung dengan memanggil semua OPD teknis dan PPK. Pihaknya pun meminta Kadis OPD membuka data ke PPID: IUP Quarry, NIB pemasok, faktur pembelian, hasil uji lab mutu material. 

"Kami tidak menuduh. Kami minta bukti kalau material legal, tunjukkan dokumennya. Kalau tidak ada, berarti ada kejahatan tata kelola di rumah kita sendiri," tegasnya.

"Ingat, jalan bolong bisa diaspal. Gedung roboh bisa dibangun. Tapi kepercayaan rakyat yang hancur karena korupsi material, sulit dipulihkan," pungkas Pram.(dan/sep)

Berita Terbaru

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional20 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional22 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional23 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional24 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional27 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline28 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional36 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional37 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional41 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional41 menit lalu