PMII Soroti Ribuan Ruang Kelas Rusak, Kritik Pemkab Sering Gelar Kegiatan Seremoni

PASUNDANEKSPRES.ID - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyoroti kondisi pendidikan di wilayah Bandung Barat yang dinilai masih jauh dari semangat kebangkitan nasional dan pembangunan pendidikan.

Melalui opini yang ditulis aktivis PMII KBB, Deden Abdul Hamid Alhamdani, organisasi mahasiswa tersebut mengkritik maraknya seremoni peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dianggap tidak sebanding dengan kondisi riil pendidikan di lapangan.

Menurut Deden, masih banyak persoalan mendasar pendidikan di Bandung Barat yang belum terselesaikan, mulai dari kerusakan ruang kelas hingga kekosongan kepala sekolah definitif di ratusan sekolah. "Bagaimana kita bisa berbicara mutu pendidikan jika kondisi fisik sekolah saja tidak aman. Data menunjukkan lebih dari 75 persen ruang kelas di Bandung Barat berada dalam kondisi rusak," ujar Deden dalam keterangannya.

Ia menyebut, saat ini terdapat sekitar 1.079 ruang kelas rusak berat, 1.266 rusak sedang, dan 1.530 rusak ringan di Bandung Barat. Kondisi tersebut dinilai mengancam keselamatan siswa saat proses belajar mengajar berlangsung.

PMII KBB Soroti Tata Kelola Pendidikan yang Belum Optimal

Selain persoalan infrastruktur, PMII KBB juga menyoroti tata kelola pendidikan yang dinilai belum optimal. Tercatat sebanyak 272 SD dan SMP di Bandung Barat masih belum memiliki kepala sekolah definitif. "Sekolahnya hampir roboh, sementara kepala sekolah definitif juga belum ada. Ini menjadi gambaran bahwa sistem pendidikan kita masih belum tertata dengan baik," katanya.

PMII KBB menilai persoalan pendidikan tersebut berkaitan erat dengan kondisi kemiskinan masyarakat yang masih terjadi di sejumlah wilayah Bandung Barat, khususnya daerah pelosok seperti Gununghalu dan Rongga.

Menurutnya, pendidikan seharusnya menjadi sarana utama untuk memutus rantai kemiskinan. Namun kondisi sekolah yang rusak justru dinilai mempersempit peluang anak-anak di daerah untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Dalam opininya, PMII KBB juga meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus pada kegiatan seremonial, tetapi lebih memprioritaskan langkah konkret untuk memperbaiki kondisi pendidikan.

Mereka mendesak agar pemerintah segera menyusun langkah darurat atau Emergency Action Plan untuk mempercepat perbaikan ribuan ruang kelas rusak serta mempercepat pelantikan kepala sekolah definitif di sekolah-sekolah yang masih kosong. "Bagi kami, kebangkitan sejati bukan diukur dari ramainya seremoni, tetapi ketika anak-anak di pelosok bisa belajar dengan aman tanpa takut tertimpa atap sekolah yang rusak," pungkasnya.(ijr/sep)