Dedi Mulyadi: Saya Bukan Anti Tambang, Tapi Tak Mau Kaum Proletar Diperalat Kaum Borjuis
PASUNDANEKSPRES.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan dirinya bukan anti pertambangan, tapi tak mau kaum proletar diperalat kaum borjuis.
Pernyataan itu disampaikan Dedi melalui unggahan video di kanal YouTube pribadinya pada Jumat (31/10/2025).
Dalam video berdurasi sekitar beberapa menit itu, Dedi tampak mengenakan ikat kepala putih dan pakaian serba putih, ciri khas yang melekat pada sosoknya sejak lama.
“Jadi gini Pak, yang kita cari hari ini adalah pembangunan yang berkeadilan. Di sektor tambang, kita bukan anti penambangan, karena bagaimanapun bahan tambang diperlukan untuk pembangunan. Tapi yang kita tolak adalah jika tambang itu hanya dinikmati oleh beberapa pihak, sementara kerusakannya dirasakan oleh semua orang,” ujar Dedi.
Dedi menilai praktik tambang yang tidak taat aturan seringkali menyebabkan kerugian sosial dan lingkungan, sementara keuntungan besar justru hanya dirasakan oleh para pemodal.
“Giliran untung hanya beberapa pihak, giliran rugi semua pihak. Orang nambang ilegal itu kan ngeruk bahan tambang tanpa beli, lewat jalan pemerintah yang dibangun dari pajak rakyat, pakai tenaga kerja tanpa BPJS, tanpa asuransi, tanpa perlindungan kerja,” kata Dedi.
Lebih lanjut, Dedi mengkritik pola moral para pelaku tambang ilegal yang menutupi aktivitasnya dengan kegiatan sosial semu.
“Setelah itu mereka tidak melakukan reklamasi, tidak bayar pajak, tapi pura-pura dermawan dengan bagi-bagi sembako, bangun rumah rakyat miskin. Itu kan cara membohongi masyarakat, seolah mereka pahlawan padahal menyusahkan orang lain,” ungkapnya.
Dalam refleksi sosialnya, Dedi Mulyadi mengaitkan situasi di sektor tambang dengan teori konflik sosial antara kaum borjuis dan proletar.
“Kalau zaman dulu kita belajar teori sosialisme, ada kaum borjuis dan ada kaum floretar. Kaum borjuis itu para pemilik modal, sementara proletar itu pekerja yang diperbudak. Nah sekarang di sektor tambang, yang maju kalau terjadi konflik bukan para pemodalnya, tapi para pekerjanya,” kata Dedi.
Menurutnya, para buruh tambang, sopir, operator alat berat, hingga warga lokal yang bekerja harian sering dijadikan tameng oleh pengusaha tambang.
“Yang majunya adalah karyawan, masyarakat
yang tiap hari dapat uang saku, yang tiap hari jadi kulipikul, yang tiap hari jadi sopir. Ya, yang jadi operator alat berat dan mereka sembunyi ya ributnya sama mereka sama kita kan diaduin. Jadi hari ini
adalah kaum proletar diperalat oleh kaum borjuis gitu loh Pak kan gitu ,” ujarnya.
Sikap Dedi Mulyadi itu sejalan dengan komitmennya selama ini untuk menegakkan prinsip pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan.
Dedi menilai, sektor pertambangan tidak bisa dihapuskan, tetapi harus dijalankan dengan tanggung jawab sosial, perlindungan tenaga kerja, serta reklamasi pasca-tambang.(hdi/ysp)
