DPRD Soroti Legalitas Dapur MBG, Desak Pemda Percepat Penerbitan SLHS dan PBG
PASUNDANEKSPRES.ID - Anggota DPRD Subang dari Fraksi NasDem, Hendra Purnawan, menyoroti masih rendahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mengantongi dokumen legalitas berupa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Pria yang akrab disapa Boeng itu mempertanyakan lambannya proses pemenuhan perizinan, mengingat jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kabupaten Subang saat ini mencapai 196 unit.
“Apa alasan utama sehingga dari total jumlah MBG 196, kewajiban mereka baru 55 dapur yang sudah bersertifikat SLHS, apalagi sertifikat PBG,” kata Boeng, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Subang perlu segera mengambil langkah konkret untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia meminta Bupati Subang menginstruksikan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), agar mempercepat proses penerbitan dokumen yang dibutuhkan.
“Ini tentunya Pemda Subang harus segera memerintahkan kepada Kadis Kesehatan, Kadis PUPR, dan DPMPTSP menyelesaikan tugas-tugas ini sesuai dengan waktu yang ditentukan,” ujarnya.
Boeng mengingatkan, keterlambatan pemenuhan legalitas berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan mencederai rasa keadilan bagi pelaku usaha lain yang telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan.
“Saya khawatir apabila hal ini dibiarkan, tentunya legalitas usaha dapur yang dikelola oleh mereka tidak berkekuatan hukum. Dan ini akan berdampak terhadap rasa keadilan terhadap usaha-usaha yang lainnya,” ungkapnya.
Ia juga menilai program MBG sebagai program strategis nasional tetap harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, status sebagai program prioritas pemerintah pusat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.
“Atau negara menyatakan kalah dengan mereka hanya karena berlabel program presiden. Saya pikir ini keliru, karena bagaimanapun presiden menetapkan program ini dengan segala aturan-aturannya yang harus ditempuh,” kata Boeng.
Lebih lanjut, Boeng menilai dokumen seperti PBG dan SLHS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui mekanisme perizinan yang berlaku.
Karena itu, ia mendorong Bupati Subang menerbitkan surat edaran yang mewajibkan seluruh pihak yang akan membangun fasilitas pendukung program pemerintah, termasuk dapur MBG dan Koperasi Merah Putih, untuk terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan legalitas.
“Bupati harus mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada mereka yang akan membangun, terutama dapur MBG dan Koperasi Merah Putih, agar wajib memiliki PBG. Kepala dinas yang bersangkutan juga harus responsif terhadap hal itu, bukan hanya tersenyum dan berbicara soal kesulitan yang dihadapi,” pungkasnya.
Baru 55 Dapur Kantor SLHS
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mencatat dari total 196 SPPG yang beroperasi maupun dalam proses operasional, baru 55 dapur MBG yang telah mengantongi SLHS.
Padahal, secara keseluruhan jumlah SPPG di Kabupaten Subang saat ini telah mencapai 196 titik yang tersebar di berbagai kecamatan.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, dr. Sugito menyampaikan, proses pemenuhan standar sanitasi dan keamanan pangan terus dilakukan secara bertahap melalui inspeksi kesehatan lingkungan hingga pemeriksaan laboratorium.
“Dari total 196 SPPG, sebanyak 185 sudah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), sedangkan 11 lainnya masih dalam proses. Dari hasil IKL tersebut, 175 dinyatakan memenuhi syarat,” terang dr. Sugito saat dikonfirmasi Pasundan Ekspres, Jumat (28/5/2026).
Ia menjelaskan, seluruh SPPG yang telah diperiksa juga menjalani uji laboratorium guna memastikan kualitas dan keamanan makanan yang diproduksi dalam program MBG.
“Sampai saat ini 185 SPPG sudah diperiksa laboratorium dan 13 lainnya masih menunggu hasil,” jelasnya.
Menurutnya, SLHS menjadi salah satu dokumen penting dalam memastikan dapur MBG memenuhi standar higiene dan sanitasi pangan sebelum beroperasi secara optimal melayani masyarakat.
Selain pengawasan sarana dan fasilitas dapur, Dinas Kesehatan Subang juga melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia di setiap SPPG. Seluruh SPPG yang ada telah mengikuti pelatihan pengelolaan pangan.
“Jumlah penjamah pangan yang sudah dilatih mencapai 8.585 orang. Ini penting agar proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar kesehatan,” ungkapnya.
Puluhan SPPG yang telah mengantongi SLHS tersebut tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Ciasem, Dawuan, Cijambe, Patokbeusi, Sagalaherang, Cisalak, Pusakanagara, Pusakajaya, hingga Blanakan.
Beberapa SPPG yang telah mendapatkan SLHS di antaranya SPPG Ciasem Sukamandijaya 1, 2, dan 3, SPPG Dawuan Kaler, SPPG Cisalak Cigadog, SPPG Patokbeusi Tambakjati, SPPG Subang Sukamelang, SPPG Legonkulon, SPPG Pusakanagara, hingga SPPG Subang Blanakan Muara.(cdp/ysp)
