Kok Bisa? Sertifikat Resmi Terbit di Wilayah Laut Publik Tuntut Penjelasan | Mahfud MD
PASUNDAN EKSPRES- Misteri pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang terus menjadi sorotan publik. Dalam diskusi terbarunya, Mahfud MD, melalui kanal YouTube miliknya, kembali mengkritisi isu ini.
Ia menilai ada potensi penyimpangan terkait penerbitan sertifikat di wilayah perairan tersebut.
Mahfud MD mengungkapkan keheranannya atas penerbitan sertifikat resmi di wilayah laut, yang seharusnya menjadi area publik dan tidak bisa dimiliki secara pribadi.
"Yang mengeluarkan surat-surat izin itu mungkin secara ilegal dan bukan pemerintah yang mengeluarkan sertifikat atau izin semacamnya," ujar Mahfud MD.
Ia juga menambahkan bahwa kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap aturan pengelolaan wilayah laut.
"Seharusnya ini di tanah, bukan di laut. Ada indikasi penyerobotan dan penerobosan terhadap laut secara ilegal," tambahnya.
Data Sertifikat yang Membingungkan
Dugaan penyimpangan ini semakin kuat dengan data yang menunjukkan adanya 263 bidang yang telah terdaftar sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (SHM).
Daftar Pemilik Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (SHM).
1. 234 bidang tercatat atas nama PT Intan Makmur
2. 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa
3. 17 bidang berstatus Hak Milik
Publik mempertanyakan, bagaimana mungkin sertifikat resmi bisa diterbitkan di wilayah laut?
Dalam diskusinya, Mahfud MD meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah ini secara transparan dan tegas.
Menurutnya, langkah cepat diperlukan untuk menghindari potensi konflik yang lebih besar.
"Kita tinggal lihat bagaimana pemerintah menyelesaikan ini. Jangan sampai kasus ini dibiarkan begitu saja karena ini menyangkut hak rakyat dan kedaulatan wilayah kita," tegas Mahfud.
Apa Langkah Selanjutnya?
Kasus ini telah menarik perhatian masyarakat luas, termasuk aktivis lingkungan dan pemerhati kebijakan publik.
Apakah kasus ini akan terungkap dengan jelas, atau justru menjadi polemik berkepanjangan? Publik menunggu tindakan nyata dari pemerintah.
