Pengangguran Naik di Tengah Derasnya Investasi ke Subang, Pemda Akan Perkuat Kerja Sama dengan Perusahaan

PASUNDANEKSPRES.ID - Arus investasi ke Kabupaten Subang melonjak hampir tiga kali lipat dalam tiga tahun terakhir, dari Rp6,1 triliun pada 2023 menjadi Rp18,2 triliun pada 2025.

Namun, di tengah capaian yang menempatkan Subang sebagai salah satu daerah dengan investasi terbesar di kawasan Rebana, jumlah pengangguran justru meningkat dari 63.260 orang pada 2024 menjadi 76.115 orang pada 2025. Di balik capaian itu, persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Persoalan tersebut kini menjadi tantangan bagi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Subang yang baru, Dr. Aep Saepudin. Ia yang baru dilantik Bupati Reynaldy pada Senin (3/8/2026) itu mengaku tengah menyiapkan langkah melalui kolaborasi dengan dunia industri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Salah satu program yang sedang disiapkan adalah penyusunan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Subang.

"Program ini merupakan bagian dari upaya mendukung indikator kinerja utama (IKU) Bupati Subang, khususnya target penyerapan tenaga kerja lokal hingga 70 persen," ujar Aep kepada Pasundan Ekspres, Rabu (5/8/2026).

Ia menjelaskan, dalam skema yang disusun, perusahaan akan berperan menyediakan kebutuhan pelatihan, mulai dari tempat, materi, hingga tenaga pengajar atau instruktur yang berasal dari kalangan industri. Sementara itu, Disnakertrans akan menyiapkan calon tenaga kerja yang akan mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan perusahaan.

"Melalui pola kolaborasi ini, kami tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi fasilitator yang mempertemukan kebutuhan industri dengan calon tenaga kerja lokal," kata Aep.

Ia menjelaskan, pada tahap akhir pemerintah daerah bersama perusahaan yang terlibat akan menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Subang.

Aep menilai sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi salah satu kunci untuk mengatasi persoalan pengangguran di Kabupaten Subang.

"Dengan melibatkan perusahaan sejak proses pelatihan, kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja," ujarnya.

Program tersebut juga, lanjut Aep, menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan sektor industri sehingga proses rekrutmen tenaga kerja dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

"Melalui terobosan ini, Disnakertrans Kabupaten Subang berharap mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal, meningkatkan daya saing angkatan kerja, sekaligus mendukung pertumbuhan investasi yang berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran di Kabupaten Subang," tutupnya.

Investasi Belum Sepenuhnya Dinikmati Masyarakat

Persoalan pengangguran sebelumnya juga mendapat perhatian Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi. Menurutnya, tingginya nilai investasi belum dapat disebut berhasil apabila belum diikuti dengan menurunnya angka pengangguran.

Saat membuka Subang Investment Forum (SIF) 2026, Kang Rey mengaku belum puas dengan capaian investasi yang berhasil diraih Kabupaten Subang.

"Saya sedih, belum berbahagia, karena masih banyak anak kita yang belum keterima kerja di industri. Masih banyak pengangguran kita. Bagi saya investasi tinggi, pengangguran harus menurun," katanya di Aula Oman Syahroni, Kantor Bupati Subang, Rabu (24/6/2026).

DPRD Minta Industri Prioritaskan Warga Lokal

Perhatian serupa juga datang dari Anggota DPRD Kabupaten Subang Fraksi PDI Perjuangan, H. Adik. Menurutnya, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari banyaknya perusahaan yang masuk, tetapi juga dari dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan kesejahteraan masyarakat.

"Selain melihat bertambahnya industri, kita juga harus melihat berapa banyak pengangguran yang masih ada di Kabupaten Subang. Yang lebih penting adalah bagaimana penyerapan tenaga kerjanya. Jangan hanya bangga dengan masuknya investasi, tetapi masyarakat lokal belum merasakan manfaatnya," ujarnya.

Ia menegaskan, kehadiran kawasan industri harus mampu membuka peluang kerja yang luas bagi warga Subang.

"Jangan sampai investasi terus bertambah, kawasan industri semakin luas, tetapi masih banyak warga Subang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ini yang harus menjadi perhatian bersama," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Subang, Viqri Wijaya, menegaskan setiap perusahaan baru yang beroperasi di Kabupaten Subang wajib memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya bergantung pada komitmen perusahaan, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia.

"Kita selalu bertanya apakah lulusan-lulusan kita sudah siap pakai? Apakah jurusan sekolah sudah sesuai kebutuhan perusahaan?" katanya.
Komisi IV DPRD, lanjut Viqri, terus mendorong Disnakertrans agar memperbanyak pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Meski demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan.

Meski begitu, DPRD tetap berupaya mencari dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar program peningkatan kompetensi tenaga kerja tetap berjalan.(cdp/ysp)