SUBANG-Sejumlah elemen masyarakat menunjukkan kepedulian dalam menjaga marwah demokrasi di Subang. Mereka mendukung KPU dan Bawaslu untuk menjaga marwah demokrasi tersebut dalam proses Pilkada 2024.
Tak heran, kedua lembaga penyelenggara dan pengawas itu menjadi sasaran elemen masyarakat untuk menyampaikan berbagai kritik dan aspirasi melalui unjuk rasa. Kedua lembaga tersebut menghormati berbagai pihak yang turut mendukung proses demokrasi yang berjalan di Subang.
Unjuk rasa pertama dilakukan oleh Forum Masyarakat Subang Menggugat pada 3 Desember lalu. Aksi dilakukan saat rekapitulasi suara hasil Pilkada di Laska Hotel.
Kemudian, unjuk rasa kedua mereka dilakukan di Bawaslu Subang pada 4 Desember,
Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan keresahannya terhadap isu maraknya politik uang. Massa menuding KPU dan Bawaslu tebang pilih dan tidak netral.
Penanggungjawab unjuk rasa Forum Masyarakat Subang Menggugat, M. Lukmantias A mengatakan, kecurangan telah terjadi secara masif dilakukan oleh salah satu paslon.
Dia mengatakan, banyak kesaksian masyarakat yang melaporkan dugaan kecurangan tersebut padanya.
Lukmantias yalin, yang berwenang dalam Pilkada ini dapat menilai secara objektif Pilkada yang telah berlangsung.
"Saya yakin, bapak-bapak tidak menutup mata, hati, dan telinga terhadap kenyataan yang ada. Sebab, masyarakat dan petugas yang ada di bawah dihantui oleh kekhawatiran," ucapnya Lukmantias dalam orasinya.
Saat aksi di Bawaslu Subang, massa aksi menyuarakan dugaan adanya pelanggaran serius dalam proses Pilkada Subang.
Mereka meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti dugaan politik uang yang dinilai mencederai nilai-nilai demokrasi.
Selain itu, mereka mendesak penyelenggara pemilu untuk lebih transparan dan independen dalam menangani proses sengketa pemilu.
“Kami tidak ingin Subang dipimpin oleh pemimpin hasil praktik kotor. Demokrasi harus dijunjung tinggi, dan pelanggaran hukum harus ditindak tegas,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Teranyar, kepedulian dalam menjaga marwah demokrasi datang dari kelompok mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Subang, pada Senin 16 Desember 2024. Mereka melakukan konvoi dan mendatangi kantor KPU dan Bawaslu Subang.
Ketua Umum HMI Cabang Subang, Ali Annaba menyampaikan, pentingnya menjaga kebenaran, keadilan, serta marwah demokrasi.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada seharusnya memahami mekanisme dan aturan yang berlaku, sehingga tidak merusak proses demokrasi dengan tindakan-tindakan yang tidak etis.
“Proses penyelenggaraan Pilkada sudah berjalan sesuai mekanisme dan aturan. KPU dan Bawaslu Subang telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sikap sejumlah pihak yang dianggap belum siap menerima hasil Pilkada.
“Dalam kontestasi demokrasi, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Sayangnya, ada pihak yang menang terlalu euforia, sementara pihak yang kalah tidak mau mengikhlaskan kekalahan mereka. Ini yang menyebabkan kerusuhan dan tudingan tidak berdasar terhadap penyelenggara pemilu,” tegasnya.
HMI merasa prihatin atas dinamika politik di Subang yang dinilai penuh intrik tanpa substansi. Ia menekankan bahwa semua pihak, baik tim sukses maupun pasangan calon, seharusnya menghormati hasil Pilkada dan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang berlaku, seperti melalui Mahkamah Konstitusi (MK).(cdp/ysp)
