PASUNDAN EKSPRES - Trump dan Elon Musk bekerja sama melakukan pengurangan pegawai pemerintah AS. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Selasa (11/2) yang menginstruksikan lembaga-lembaga pemerintah AS untuk bekerja sama dengan penasihat utamanya, yaitu Elon Musk, dalam upaya mengurangi jumlah pegawai federal dan mengeliminasi fungsi-fungsi pemerintahan yang dianggap tidak diperlukan.
Dilansir dari Reuters, pada momen tersebut, Musk tampak bersama dengan putranya yang berusia empat tahun. Ia berdiri di samping Trump ketika perintah tersebut ditandatangani.
Trump dan Elon Musk Bekerja Sama Lakukan Pengurangan Pegawai Pemerintah AS
Mengenakan topi bertuliskan Make America Great Again, CEO Tesla dan pemilik X ini menegaskan perannya sebagai pemimpin dalam proyek efisiensi pemerintahan Trump, meskipun dirinya bukan pejabat terpilih.
Tim khusus yang dibentuk oleh Musk, yang dikenal sebagai Department of Government Efficiency (DOGE), telah beroperasi secara rahasia.
Publik tidak diberikan informasi mengenai siapa saja yang bekerja dalam tim ini, termasuk dengan tindakan konkret yang telah diambil terhadap lembaga pemerintah. Hanya angka-angka penghematan yang diumumkan tanpa rincian spesifik mengenai bagaimana angka tersebut dicapai.
Perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Trump dan Musk menetapkan sebuah kebijakan di mana adanya pembatasan terhadap perekrutan pegawai baru di lembaga pemerintah.
Hanya satu pegawai yang boleh direkrut untuk setiap empat pegawai yang keluar. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah pegawai federal dan menekan anggaran belanja negara.
Selain itu, lembaga pemerintah diwajibkan bekerja sama dengan tim Musk untuk melakukan evaluasi terhadap kebutuhan tenaga kerja di pemerintahan.
Tim Musk ini akan bertugas mengidentifikasi bagian-bagian yang dapat dikurangi secara besar-besaran, serta menentukan apakah ada unit atau fungsi pemerintahan yang dapat dihapus sepenuhnya. Tujuan akhirnya adalah membuat birokrasi lebih ramping dan efisien sesuai dengan prioritas kebijakan trump.
Meski demikian, ada pengecualian bagi pekerja yang berhubungan dengan keamanan nasional, keselamatan publik, penegakan hukum, dan imigrasi.
Namun, pemutusan hubungan kerja skala besar ini menghadapi tantangan hukum, terutama karena banyak pegawai pemerintah merupakan anggota serikat pekerja yang dilindungi perjanjian kerja bersama.
Bahkan pegawai non-serikat juga memiliki perlindungan hukum terhadap pemecatan sewenang-wenang.
Musk mengklaim bahwa upayanya dapat menghasilkan penghematan sebesar $1 triliun atau sekitar 15% dari total pengeluaran pemerintah federal.
Namun, program ini menuai kritik, terutama dari anggota Demokrat yang mempertanyakan transparansi dan potensi konflik kepentingan, mengingat Musk adalah CEO SpaceX, perusahaan yang memiliki kontrak bernilai miliaran dolar dengan Pentagon dan komunitas intelijen AS.
Sebelumnya, upaya Musk dan Trump tidak berjalan mulus. Pengadilan federal telah memblokir rencana pembelian pensiun dini bagi pegawai federal yang ditawarkan sebagai insentif pengurangan pegawai.
Selain itu, upaya Trump untuk menempatkan pegawai dari U.S. Agency for International Development dalam status cuti dan memberi akses Musk ke sistem pembayaran Departemen Keuangan juga ditangguhkan oleh pengadilan.
(ipa)
