Presiden Jokowi Tekankan Peran Penting Kesehatan Wujudkan Visi Indonesia Maju di Rakerkesnas 2024
PASUNDAN EKSPRES - Presiden Joko Widodo menhadiri Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2024, yang digelar di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Rabu, 24 April 2024.
Dalam Rakerkesnas tersebut Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya sektor kesehatan dalam upaya Indonesia menjadi negara maju.
Di hadapan para pemangku kepentingan kesehatan, Presiden Jokowi menguraikan visi jangka panjang pemerintah untuk memanfaatkan puncak bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2030-an.
BACA JUGA:Kamu Harus Tahu! Tata Cara Pengaduan di Samsat Subang
“Kita memiliki kesempatan besar untuk menjadi negara maju,” ujar Presiden Jokowi, menambahkan bahwa 68 persen penduduk Indonesia akan berada di usia produktif di tahun-tahun mendatang.
Menurutnya, ini adalah kesempatan yang biasanya hanya terjadi sekali dalam peradaban sebuah negara.
Presiden juga menggarisbawahi pentingnya kesehatan dalam mewujudkan visi Indonesia Maju.
BACA JUGA:Cara Urus STNK yang Habis Masa Berlaku Lengkap dengan Syarat dan Biaya
“Kesehatan menjadi hal yang sangat penting, kunci, sangat fundamental,” tuturnya.
Presiden Jokowi juga menambahkan bahwa tanpa kondisi kesehatan yang memadai, semua pencapaian lain akan menjadi kurang berarti.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam menurunkan angka stunting dari 37,6 persen pada sepuluh tahun lalu menjadi 21,5 persen pada akhir tahun lalu, meskipun mengakui target 14 persen masih sulit dicapai.
Sementara itu, Presiden juga menyoroti tantangan besar dalam mengatasi penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker yang menjadi penyebab kematian utama di Indonesia.
BACA JUGA:PLN Siap Pasang 2.000 Charger Mobil Listrik di Tiang Listrik
“Inilah pekerjaan besar kita. Tetapi kita tahu puskesmas sekarang ini sudah dikirim alat-alat lab, USG, EKG untuk mengatasi sedini mungkin hal-hal yang tadi saya sampaikan,” imbuhnya.
Presiden menyoroti infrastruktur kesehatan yang belum memadai di beberapa daerah, termasuk fasilitas rumah sakit dan ketersediaan alat medis yang canggih.
Selain itu, kekurangan dokter juga masih menjadi pekerjaan rumah berat di sektor kesehatan yang Presiden tekankan untuk terus dikejar.
BACA JUGA:Sidang Kasus Jalancagak Subang Tertutup Saat Saksinya Polisi, Pengadilan Punya Pertimbangan Khusus
“Memang problem terbesar kita adalah dokter yang kurang, dokter spesialis yang kurang. Ini persoalan besar kita. Dan supaya Bapak Ibu tahu bahwa rasio dokter kita masih 0,47, rankingnya 147 dunia. Rangkingnya seperti itu, kita harus tahu. Ini yang akan kita kejar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta agar semua rencana pembangunan di bidang kesehatan harus terintegrasi dan sinergi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Rencana induk di bidang kesehatan, yang dijanjikan akan selesai pada Agustus oleh Menteri Kesehatan, diharapkan menjadi pedoman nasional yang akan mengarahkan Indonesia ke arah kemajuan yang signifikan di sektor kesehatan.
BACA JUGA:Lanjutan Sidang Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Wartawan Dilarang Meliput
“Jangan sampai pusat ke utara daerah ke selatan. Semuanya harus inline, harus satu garis lurus mana yang akan dikerjakan,” tegasnya.
Terakhir, Presiden Jokowi juga menyoroti perlunya penguatan industri kesehatan dalam negeri.
Menurutnya, Indonesia masih kehilangan sekitar Rp180 triliun per tahun karena banyak warganya memilih berobat ke luar negeri.
Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku farmasi dan alat kesehatan juga menjadi perhatian.
BACA JUGA:Cek Lokasi dan Jadwal Samsat Keliling Subang Terbaru Bulan April 2024, Cek!
“Kemudian 90 persen bahan produksi farmasi itu masih impor. 90 persen masih impor. Kemudian 52 persen alkes kita juga masih dominasi impor,” ungkap Presiden, menegaskan perlunya Indonesia memproduksi lebih banyak komponen medis secara lokal.
Dlam acara tersebut Presidenya turut didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar.
(nym)
