Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

112 KK di Jalancagak Terancam Tergusur, Kades Indra Zainal Alim Tegaskan Siap Perjuangkan Hak Warga

H
Heru RamdaniEditor: Heru Ramdani
|09:55 WIB
Bagikan:
112 KK di Jalancagak Terancam Tergusur, Kades Indra Zainal Alim Tegaskan Siap Perjuangkan Hak Warga
Kepala Desa Jalancagak, Indra Zainal Alim saat memberikan keterangan terkait perjuangan 112 KK dalam sengketa lahan eks HGU di wilayahnya. Hadi Martadinata/Pasundan Ekspres

PASUNDANEKSPRES.ID - Ancaman pengambilalihan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) kembali memicu kekhawatiran warga Desa Jalancagak.

Sebanyak 112 keluarga yang telah puluhan tahun menetap di kawasan tersebut kini terancam kehilangan tempat tinggal setelah muncul dugaan bahwa PTPN Ciater akan mengambil kembali lahan yang sebelumnya berstatus HGU.

Lahan yang dulunya merupakan bagian dari HGU PTPN Tambaksari itu diketahui telah lama berubah fungsi menjadi kawasan permukiman. Selama lebih dari 60 tahun, warga membangun rumah dan menjalani kehidupan di atas tanah tersebut.

Tokoh masyarakat Desa Jalancagak, H. Yoyo, mengungkapkan perjuangan warga untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut sudah berlangsung cukup lama.

Ia menceritakan, bersama tim dan perwakilan warga, pihaknya pernah melakukan aksi demonstrasi serta audiensi dengan BPN Jawa Barat di Bandung.

“Dalam audiensi itu, dijelaskan bahwa pihak PTPN sempat mengajukan perpanjangan kontrak HGU kepada BPN. Namun pengajuan tersebut ditolak oleh BPN Jawa Barat karena lahan bekas HGU PTPN Tambaksari di kompleks bedeng perumahan karyawan sudah berubah fungsi menjadi permukiman warga,” ujar H. Yoyo.

Menurutnya, dalam surat jawaban audiensi tersebut, BPN Jawa Barat bahkan merekomendasikan agar pihak PTPN melepaskan HGU atas lahan tersebut, mengingat kondisi eksisting di lapangan sudah tidak lagi sesuai dengan peruntukan awal HGU.

Sementara itu, Kepala Desa Jalancagak, Indra Zainal Alim, menegaskan hingga saat ini perjuangan desa dalam memperjuangkan hak warga sudah masuk ke tahapan reforma agraria.

Data dan dokumen pendukung, kata dia, telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Subang.

“Sampai hari ini perjuangan sudah masuk ke reforma agraria. Data sudah ada di pemerintah daerah. Dengan dalih apa pun, silakan saja pihak PTPN mengklaim wilayahnya, tetapi faktanya warga kami sudah menempati lahan tersebut lebih dari 60 tahun dan taat membayar pajak kepada pemerintah,” tegas Indra.

Indra menilai klaim sepihak dari pihak PTPN Ciater tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait tanah HGU yang telah lama berubah fungsi menjadi kawasan permukiman.

Menurutnya, keberadaan warga di lahan tersebut bukanlah tindakan ilegal, melainkan fakta sosial dan hukum yang harus diakui negara.

Sebagai kepala desa, Indra menegaskan komitmennya untuk melindungi warganya dari ancaman penggusuran maupun tekanan pihak mana pun. Ia menegaskan akan terus berjuang agar hak-hak 112 KK tersebut mendapatkan kepastian hukum.

“Saya sebagai kepala desa akan berjuang melindungi warga yang menempati tanah X HGU ini. Warga kami sudah puluhan tahun tinggal di sini dan taat membayar pajak. Saya akan memperjuangkan hak warga sampai titik darah penghabisan,” tegasnya.

Berita Terbaru

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional5 menit lalu
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

Nasional5 menit lalu
Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle8 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional15 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang16 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini20 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta21 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang22 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang24 menit lalu
Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Nasional25 menit lalu