Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Damkar Subang Resmi Mandiri, Pemisahan dari Satpol PP Disahkan DPRD

M
Muhammad FaisalEditor: Dede
|05:35 WIB
Bagikan:
Damkar Subang Resmi Mandiri, Pemisahan dari Satpol PP Disahkan DPRD
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Subang resmi dipisahkan dari Satpol PP.(Muhammad Faishal/Pasundan Ekspres)

SUBANG- Satuan Polisi Pamong Praja resmi berpisah, dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Subang.

Keputusan ini tertuang dalam Perda Perubahan Kelima atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang disahkan dalam sidang paripurna DPRD Subang, Kamis (25/9/2025).

Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, menyebut pemisahan perangkat daerah ini merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Operasi Damkar Kabupaten Subang, Doni Suparman, menyebut momen ini menjadi sejarah baru bagi Damkar Subang.

“Insya Allah kita mau beranjak jadi dinas mandiri. Semoga diberi keselamatan dan kelancaran,” ujarnya.

Doni menuturkan, sejak 2017 pihaknya telah menanti perubahan ini. Damkar sempat menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKPB), lalu digabung dengan Satpol PP pada 2019 menjadi Satpoldam, dan kini kembali berdiri sebagai dinas mandiri.

Ia berharap status baru ini mampu meningkatkan pelayanan, baik dalam penanganan kebakaran maupun non-kebakaran.

Salah satunya melalui peningkatan sarana, prasarana, dan penambahan UPTD di kecamatan-kecamatan.

“Intinya, jika jadi dinas mandiri, pelayanan dasar kebakaran dan penyelamatan bisa lebih cepat,” tegasnya.

Selain itu, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan petugas menjadi perhatian utama.
“Semoga SDM bertambah, pelayanan makin prima, kesejahteraan petugas meningkat, serta APD dan alat komunikasi semakin baik,” katanya.

Sebelumnya, pada November 2023, Kasatpoldam Subang, Indri Tandia, telah mendorong usulan Damkar menjadi dinas mandiri.

Dorongan itu merujuk pada amanat Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur dinas kebakaran, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017.

Menurut Indri, secara ideal Damkar memang harus independen agar penanganan kebakaran dan non-kebakaran lebih optimal.

Namun, kala itu usulan sempat tertunda karena kendala anggaran dan dampak pandemi Covid-19.(fsh/ded)

Berita Terbaru

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Headline10 jam lalu
Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Subang10 jam lalu
Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Purwakarta11 jam lalu
Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Subang11 jam lalu
Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Lifestyle13 jam lalu
Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Lifestyle14 jam lalu
Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Lifestyle15 jam lalu
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Nasional15 jam lalu
Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Lifestyle15 jam lalu
Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Nasional15 jam lalu