Daerah

DPRD Karawang Desak Dishub Tindak Kendaraan Tanpa Uji KIR , Belajar dari Kasus Kecelakaan di Subang

DPRD Karawang
USEP SAPEULOH/PASUNDAN EKSPRES DORONGAN: Ketua Komisi III DPRD Karawang H. Endang Sodikin meminta Dinas Perhubungan (Dishub) menindak kendaraan angkutan orang dan barang yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor.

“Uji KIR itu kewajiban, setiap kendaraan umum baik angkutan orang atau barang harus uji KIR. Uji KIR ini salah satu tujuan kan untuk keselamatan, dengan memastikan kendaraan laik jalan,”

KARAWANG-Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin meminta Dinas Perhubungan (Dishub) menindak kendaraan angkutan orang dan barang yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR. Seperti diketahui, sejak Januari 2024 angka kendaraan yang melakukan uji KIR di Kabupaten Karawang cenderung turun hingga 20 persen. Padahal saat ini uji KIR tidak lagi dikenakan biaya retribusi atau pun denda keterlambatan.

H Endang Sodikin atau yang akrab disapa Kang HES mengatakan, berkaca dari kasus kecelakaan di Subang yang menewaskan belasan orang, yang diduga akibat adanya masalah pada kondisi rem, terasa semakin miris karena sejak Januari 2024 banyak kendaraan angkutan umum baik barang atau pun orang yang lalai dalam melakukan uji KIR. Hal itu dilihat dari turunnya angka kendaraan yang melakukan uji KIR.

“Uji KIR itu kewajiban, setiap kendaraan umum baik angkutan orang atau barang harus uji KIR. Uji KIR ini salah satu tujuan kan untuk keselamatan, dengan memastikan kendaraan laik jalan,” ujar Kang HES, Senin (13/5).

Politisi Partai Gerindra ini mendesak agar Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Satlantas Polres Karawang melakukan penindakan terhadap kendaraan yang lalai dalam menunaikan kewajiban Uji KIR.

"Saya minta Dishub bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menindak setiap kendaraan yang lalai atau tidak melakukan uji KIR. Turunnya angka kendaraan yang melakukan uji KIR itu menjadi dasar bahwa di lapangan banyak kendaraan yang kemungkinan tidak laik jalan namun tetap beroperasi, sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan,” tegas Kang HES.

Permasalahan ini, lanjut kang HES, akan menjadi salah satu konsen kerja Komisi III dalam waktu dekat. “Dalam waktu dekat kami akan undang pihak-pihak terkait ke DPRD,” tandasnya.(use/ery) 

Berita Terkait