Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

2.422 Wajib Pajak di Bandung Manfaatkan Diskon PBB

D
Dobi MaulanaEditor: Dobi Maulana
|10:05 WIB
Bagikan:
2.422 Wajib Pajak di Bandung Manfaatkan Diskon PBB
DISKON PBB: Masyarakat menyambut antusias program diskon pokok piutang PBB yang diluncurkan Pemkot Bandung. Baru berjalan satu bulan sejak diberlakukan pada 1 Juli 2026, sebanyak 2.422 WP telah memanfaatkan program tersebut. (DOK HUMAS PEMKOT BANDUNG)

PASUNDANEKSPRES.ID - Program diskon pokok piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diluncurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendapat sambutan positif dari masyarakat. Baru berjalan satu bulan sejak diberlakukan pada 1 Juli 2026, sebanyak 2.422 wajib pajak (WP) telah memanfaatkan program tersebut.

Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung, Andri Nurdin mengungkapkan, antusiasme warga terlihat dari tingginya jumlah wajib pajak yang mengajukan keringanan selama Juli 2026.

"Alhamdulillah masyarakat sangat antusias memanfaatkan program diskon pokok piutang ini. Dalam satu bulan sejak 1 Juli hingga 31 Juli 2026 sudah ada 2.422 wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut," kata Andri kepada Humas Bandung, Kamis (5/8/2026).

Selama periode tersebut, Pemkot Bandung telah memberikan diskon pokok piutang PBB senilai Rp1.823.463.296 kepada para wajib pajak yang mengikuti program tersebut.

Di sisi lain, kebijakan insentif pajak ini juga berdampak positif terhadap penerimaan daerah. Hingga 31 Juli 2026 realisasi penerimaan PBB Kota Bandung telah mencapai Rp307.657.224.973, memperkuat kontribusi sektor pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Andri berharap, antusiasme masyarakat terus berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. Pasalnya, program insentif ini masih berlangsung hingga 31 Desember 2026 meski batas jatuh tempo pembayaran PBB tahun berjalan tetap pada 30 September 2026.

Pada semester kedua tahun ini, Bapenda Kota Bandung menghadirkan dua bentuk insentif sekaligus yakni diskon pokok piutang PBB dan penghapusan denda administrasi. Skema diskon pokok piutang dibagi dalam tiga kategori berdasarkan tahun piutang.

Piutang PBB tahun 1994–2012 memperoleh diskon pokok hingga 100 persen, piutang tahun 2013–2020 mendapatkan diskon 50 persen, sedangkan piutang tahun 2021–2025 memperoleh diskon 25 persen.

Selain itu, seluruh denda administrasi atas piutang PBB juga dihapus. Dengan demikian wajib pajak hanya perlu membayar pokok piutang yang telah mendapatkan potongan sesuai ketentuan.

"Jadi masyarakat mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Pokok piutangnya didiskon dan dendanya dihapus," ujarnya.

Menurutnya, program ini menjadi solusi untuk menyelesaikan tunggakan PBB yang selama ini terus menumpuk. Banyak masyarakat enggan melunasi piutang karena nilai pokok pajak yang telah membesar ditambah akumulasi denda administrasi.

Melalui kebijakan tersebut, Pemkot Bandung berharap semakin banyak warga memanfaatkan kesempatan untuk melunasi tunggakan pajaknya sehingga piutang PBB dapat ditekan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

"Manfaatkan program insentif pajak dari Pemerintah Kota Bandung ini sebaik mungkin, program diskon pokok piutang tidak dilaksanakan setiap tahun, sehingga ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan lebih ringan," tuturnya.(rls/sep)

Berita Terbaru

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Headline2 jam lalu
Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Bandung Barat3 jam lalu
Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Purwakarta3 jam lalu
Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Subang4 jam lalu
ADVERTISEMENT
HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

Lifestyle4 jam lalu
Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Subang4 jam lalu
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Purwakarta4 jam lalu
Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Purwakarta4 jam lalu
Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital,  Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital, Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Karawang4 jam lalu
DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

Karawang5 jam lalu