Ganjar dan Mahfud Fokus Melakukan Pembenahan Tata Kelola Birokrasi dengan Digitalisasi
Sumber foto : Youtube Vidio
PASUNDAN EKSPRES - Keberadaan birokrasi menjadi permasalahan serius bagi calon presiden Ganjar Pranowo – Mahfud MD, mereka akan berupaya untuk memperbaikinya.
Juru Bicara TPN Ganjar dan Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, perbaikan tersebut dilakukan agar pengelolaan sektor birokrasi lebih transparan.
Menurutnya, transparansi pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan memperkenalkan digitalisasi dan menyediakannya kepada masyarakat.
Melansir dari JabarEkspres.com
BACA JUGA: 2 Pria Peras Supir Truk Demi Miras Diamankan Polisi di Subang
"Ini sangat penting harus dibenahi, dan pasangan capres cawapres Ganjar – Mahfud akan melakukan itu," Ungkap Aryo kepada wartawan, Hari Kamis, (15/12).
BACA JUGA:Ditanya Soal Performa Prabowo di Debat Capres 2024, Gibran : Yang nilai biar masyarakat
Ia meyakini penerapan digitalisasi pada birokrasi dan pelayanan publik akan menghasilkan efisiensi operasional dan transparansi.
Strategi Gaspol juga akan digunakan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar dan Mahfud MD untuk mengalokasikan anggaran tambahan
BACA JUGA: Ular Sanca Sepanjang 3 Meter Menutup Saluran Air Warga di Dangdeur, Damkar Gercep Evakuasi
"Strategi ini dilakukan dengan menggandakan anggaran, sikat korupsi, poles birokrasi dengan digitalisasi," cetus dia.
Menurutnya, jika korupsi disikat, pihaknya akan memungkinkan meningkatkan efisiensi anggaran dan menetapkan prioritas dengan lebih baik.
Ganjar Mahfud menjadi presiden, tujuannya adalah memastikan alokasi anggaran mencukupi dan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7%.
"Angka ini bukan semata optimisme belaka, tetapi suatu keharusan apabila kita serius ingin mengelola bonus demografi menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Aryo Seno.
Pertumbuhan ekonomi ini merupakan tujuan yang dapat dicapai dengan menerapkan berbagai tindakan yang berwawasan kerakyatan.
Ganjar Pranowo dalam berbagai kesempatan kerap menyatakan bahwa pemerintah perlu lebih serius mengelola bonus demografi.
Bonus demografi ini harus diwujudkan melalui ketersediaan lapangan kerja yang memadai dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM.
Dengan cara ini, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi sebesar 7% bisa dicapai dengan membangun berbagai sektor.
