Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Mengapa Uang Kuliah Tunggal Semakin Mahal? Kemendikbudristek Sebut Kuliah Tidak Wajib Padahal Syarat Kerja Minimal S1

H
Heru RamdaniEditor: Heru Ramdani
|20:44 WIB
Bagikan:
Mengapa Uang Kuliah Tunggal Semakin Mahal? Kemendikbudristek Sebut Kuliah Tidak Wajib Padahal Syarat Kerja Minimal S1
Mengapa Uang Kuliah Tunggal Semakin Mahal? Kemendikbudristek Sebut Kuliah Tidak Wajib Padahal Syarat Kerja Minimal S1

PASUNDAN EKSPRES- Uang Kuliah Tunggal (UKT) di banyak kampus di Indonesia semakin mahal, menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan bahwa perguruan tinggi bersifat tidak wajib, dengan dana pemerintah lebih difokuskan pada pendidikan wajib, yaitu SD, SMP, dan SMA.

Namun, kenyataan ini sering kali tidak diterima oleh masyarakat, mengingat syarat kerja saat ini umumnya memerlukan gelar sarjana (S1).

Menurut Prof. Cici Sri Cahyantri, Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi merupakan pendidikan tersier yang sifatnya tidak wajib bagi masyarakat.

Pemerintah lebih memprioritaskan alokasi dana pada pendidikan dasar dan menengah yang diwajibkan oleh undang-undang.

Akibatnya, dana untuk perguruan tinggi relatif terbatas, sehingga biaya kuliah menjadi lebih tinggi bagi mahasiswa. Pernyataan dari Kemendikbudristek tersebut memicu kritik tajam dari netizen.

Masyarakat mempertanyakan logika di balik anggapan bahwa perguruan tinggi tidak wajib, sementara banyak pekerjaan yang memerlukan setidaknya gelar S1 sebagai syarat utama.

Bahkan, beberapa pekerjaan menetapkan IPK minimal 3,5 sebagai persyaratan, menambah beban bagi para mahasiswa yang harus berjuang memenuhi standar tersebut sambil menghadapi tingginya biaya pendidikan.

Berbagai kampus di Indonesia telah menyaksikan aksi demo dari mahasiswa yang menuntut penurunan UKT.

Mereka berargumen bahwa biaya yang tinggi ini tidak sebanding dengan dukungan dana yang diberikan pemerintah.

Mahasiswa juga meminta agar persyaratan pekerjaan yang mengharuskan gelar S1 dihapuskan atau setidaknya dilonggarkan, sehingga tidak semakin membebani mereka.

Kontroversi ini menjadikan Kemendikbudristek sebagai sorotan. Mereka dihadapkan pada tugas berat untuk menyeimbangkan alokasi dana pendidikan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi yang terjangkau.

Meskipun pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan, keterbatasan anggaran memaksa mereka untuk membuat prioritas yang sulit.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan meliputi peningkatan dana beasiswa, kerjasama dengan sektor swasta untuk mendukung pembiayaan pendidikan, dan reformasi persyaratan pekerjaan agar lebih fleksibel.

Diharapkan dengan langkah-langkah ini, beban mahasiswa bisa dikurangi dan akses ke pendidikan tinggi menjadi lebih merata.

Berita Terbaru

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle8 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional15 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang16 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini20 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta21 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang22 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang24 menit lalu
Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Nasional25 menit lalu
Di Posisi Ketiga, Cabor Dayung Kabupaten Purwakarta Boyong 7 Emas

Di Posisi Ketiga, Cabor Dayung Kabupaten Purwakarta Boyong 7 Emas

Purwakarta25 menit lalu
Cuaca Ekstrem Picu Dominasi Bencana Hidrometeorologi pada 2026

Cuaca Ekstrem Picu Dominasi Bencana Hidrometeorologi pada 2026

Nasional27 menit lalu